Ke Mana Pendidikan Akan Dibawa?

3 Juli 2009 Artikel Pendidikan


Sejumlah langkah perbaikan di bidang pendidikan diklaim pemerintah sudah ditempuh. Mulai dari penyediaan biaya operasional pendidikan, buku sekolah elektronik, program sertifikasi guru, hingga sekolah yang diklaim gratis.

Berbagai kebijakan ini tentu saja harus dikritisi secara obyektif karena pemerintah tampaknya lebih berkutat pada persoalan-persoalan yang kasatmata. Persoalan mendasar, yakni meningkatnya mutu pendidikan, hingga saat ini masih jauh dari harapan.

Selama bertahun-tahun, mutu pendidikan Indonesia tidak beranjak maju. Dalam laporan UNESCO soal pencapaian target Education for All 2015, misalnya, posisi Indonesia berada jauh di bawah Malaysia. Padahal, sejak akhir tahun 1960-an, Malaysia justru belajar mengelola pendidikan dari Indonesia.

Malaysia kini sudah bisa menerapkan pendidikan yang peserta didiknya mampu mandiri, kreatif, bisa mengembangkan diri, dan setiap individu mampu menyiapkan masa depannya sendiri. Sebaliknya, di Indonesia seperti diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyonomasih terjadi ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, angka pengangguran terdidik terus meningkat. Jumlahnya lebih dari 740.000 orang, mulai dari lulusan program diploma hingga sarjana.

Fokus ke kognitif

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah secara tegas menyatakan sistem pendidikan antara lain bertujuan untuk berkembangnya peserta didik sehingga berakhlak mulia, cakap, kreatif, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab.

Namun, dalam praktik di lapangan, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah lebih terfokus pada aspek kognitif. Peserta didik dihargai berdasarkan pencapaian nilai yang standarnya telah ditentukan pemerintah. Adapun pembentukan sikap dan karakter anak didik, membangun semangat, serta mengoptimalkan kebudayaan untuk membangun martabat bangsa masih kurang diperhatikan.

Pendidikan budi pekerti diabaikan. Persoalan perbedaan kemampuan individu dan kreativitas juga dipinggirkan sejak pendidikan dasar hingga pendidikan menengah dan lanjutan.

Semua peserta didik harus memiliki kemampuan minimal yang sama untuk mata pelajaran tertentu. Peserta didik yang menonjol dalam bidang tertentu, seperti seni, tak terbuka ruang yang memadai untuk berkembang.

Di sisi lain, kecerdasan intelektual peserta didik kurang diperhatikan. Peserta didik yang yang lamban dalam proses pembelajaran maupun brilian dengan tingkat kecerdasan di atas rata- rata berada pada ruang yang sama. Siswa-siswa brilian yang bisa menjadi knowledge worker untuk kemajuan Indonesia pada masa depan tidak mendapat perhatian yang semestinya. Tidak heran jika mereka kemudian diburu Singapura dengan beragam iming-iming yang menggiurkan.

Inilah salah satu persoalan pendidikan yang harus segera dipecahkan.

Pendidikan sebenarnya mendapat tempat terhormat dalam konstitusi. Secara tegas konstitusi memagari agar 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk pendidikan. Namun, lagi- lagi dalam praktik terjadi kebijakan yang kontroversial. Di dalam 20 persen APBN tersebut, atau sekitar Rp 207 triliun untuk APBN 2009, ternyata sudah termasuk gaji guru. Bahkan, gaji guru mendapat porsi terbesar dalam anggaran tersebut.

Akibatnya, alokasi anggaran untuk meningkatkan mutu dan operasional pendidikan semakin berkurang. Apalagi anggaran pendidikan tersebut bukan hanya untuk Departemen Pendidikan Nasional, tetapi juga dibagi untuk institusi lain. Padahal, persoalan pendidikan yang harus dibenahi begitu luas.

Dalam persoalan tenaga pengajar, misalnya, hingga saat ini terdapat sekitar 2,7 juta guru, tetapi hanya sekitar 900.000 orang yang berpendidikan D-4 atau S-1. Di sisi lain, tingkat kesejahteraan guru, terutama guru swasta, guru honorer, dan tenaga sukarelawan, juga masih sangat memprihatinkan. Tidak sedikit guru yang gajinya jauh di bawah buruh pabrik, bahkan dibandingkan dengan buruh pembuat sandal jepit sekalipun. Padahal, guru-guru inilah yang diharapkan bisa mencetak anak bangsa berkualitas untuk masa depan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dengan sertifikasi juga tak berjalan mulus karena beragam kendala, termasuk terbatasnya dana. Di sisi lain, juga banyak guru yang kesulitan meningkatkan kemampuan karena terbatasnya akses informasi, komunikasi dan informasi.

Peningkatan mutu pendidikan juga makin sulit karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah. Ruang kelas SD yang rusak misalnya, masih sekitar 200.000 ruang kelas, sedangkan untuk SMP sekitar 12.000 ruang kelas yang rusak. Ini masih ditambah lagi dengan kenyataan sekitar 34,3 persen SMP/madrasah tsanawiyah (MTs) tidak mempunyai perpustakaan dan 38,2 persen sekolah tidak memiliki laboratorium.

Rehabilitasi ruang kelas ini dijanjikan selesai 2009 dengan anggaran sekitar Rp 9 triliun. Janji ini perlu bukti, mengingat jumlah anggaran yang sangat terbatas. Dalam Rencana Kegiatan Anggaran Depdiknas 2009, misalnya, hanya dialokasikan 15 persen atau sekitar Rp 7,5 triliun untuk rehabilitasi sekolah, beasiswa, dan perpustakaan.

Tingginya putus sekolah

Tantangan di bidang pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Angka putus sekolah untuk berbagai jenjang pendidikan masih cukup tinggi. Setiap tahun, misalnya, 211.643 siswa SMP dan MTs putus sekolah karena sejumlah faktor. Selain itu, sekitar 452.000 tamatan SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sampai akhir 2007, angka partisipasi murni SD/MI sederajat sebesar 94,90 persen. Angka partisipasi murni adalah rasio murid SD berusia 7-12 tahun terhadap penduduk kelompok umur 7-12 tahun.

Adapun angka partisipasi kasar SMP/MTs sederajat sebesar 92,52 persen. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut.

Salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah antara lain di kalangan masyarakat miskin, siswa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Karena itu, jika siswa pergi ke sekolah, sumber penghasilan ekonomi keluarga juga menjadi berkurang.

Kampanye sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah untuk merangsang minat anak sekolah kenyataannya juga lebih bersifat politis.

Melihat tingginya angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa SMP/MTs, program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan sendiri oleh pemerintah memang tidak mudah diterapkan. Padahal, tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun terakhir pencapaian target penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

Selain persoalan di atas, masih setumpuk lagi persoalan pendidikan yang menghadang di depan mata. Persoalan mahalnya masuk perguruan tinggi negeri, kekurangan jumlah guru, rendahnya penghargaan terhadap guru besar, tingginya angka buta huruf, dan persoalan-persoalan lain menunggu penuntasan segera.

Pertanyaan pokoknya, ke mana pendidikan kita akan dibawa?

Oleh: Try Harijono

Sumber: Kompas Cetak