Wakil Presiden RI: Seleksi Guru Harus Lebih Ketat dari Seleksi PNS Lainnya

7 Juni 2016 Berita Pendidikan


Peran guru dalam memajukan serta menciptakan generasi penerus bangsa bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tidak hanya cerdas secara intelektual, guru juga diharapkan bisa membentuk karakter para muridnya.

Hal tersebut tentu saja bisa terwujud dengan memiliki guru yang berkualitas. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan bahwa untuk mendapatkan itu semua, tentu hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan seleksi yang lebih ketat dari seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya karena guru memilki tugas yang berat untuk mencerdakan anak bangsa.

Pada acara Dialog Pendidikan Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia yang bertajuk Memajukan Pendidikan Nasional dan Peningkatan Peran PGRI di Tengah Perubahan, JK mengatakan bahwa guru harus lebih cerdas dari siswa, mengingat tugasnya yang membawa tanggung jawab yang besar yaitu mencerdaskan bangsa. Maka dari itu, ia menilai sistem perekrutan haruslah lebih diperketat dibandingkan lainnya.

Wakil Presiden Republik Indonesia ini menilai beberapa permasalahan umum yang sering terjadi pada guru tidak lain adalah sistem distribusi yang kurang merata. Di mana tidak seimbangnya jumlah guru yang berada di kota besar dan di daerah. Maka ke depannya dengan pengalihan SMA pada provinsi dapat dilakukan sistem distribusi tingkat provinsi.

Sebagai satu solusi, Didik Suhardi selaku Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengatakan bahwa nantinya ada program dengan nama Guru Garis Depan (GGD) yang diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi penyebaran guru yang tidak merata.

Didik Suhardi mengatakan, untuk mengatasi kekurangan guru atau penyebaran guru yang tidak merata, kemdikbud melalui direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengeluarkan program guru garis depan (GGD).

Nah, Guru Garis Depan sendiri merupakan suatu Program dari Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, yang utama dalam hal mendistribusikan guru-guru. dan biasanya akan didistribusikan ke daerah-daerah terpencil yang tujuannya adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan ini, semoga permasalahan kekurangan guru di beberapa daerah bisa terselesaikan sehingga cita-cita bangsa Indonesia terwujud.

Oleh: Faqih F

(Dikutip dari berbagai sumber)