UU BHP: Sistem Pendidikan Nasional Ditata Kembali

9 April 2010 Berita Pendidikan


Pembatalan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk mendesain kembali sistem pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi.

Pembenahan dalam sistem pendidikan nasional itu mengacu pada orientasi untuk memberikan layanan pendidikan yang tersedia dan terjangkau bagi semua orang, tidak diskriminatif, serta ada jaminan kualitas.

"Saya lapor ke Presiden, justru batalnya UU BHP jadi kesempatan bagus. Kita akan bahas untuk mendesain kembali landscape pendidikan saat ini. Seluruh komponen masyarakat akan dilibatkan supaya memperkecil kontradiksi dan tetap berorientasi pada rencana strategis pendidikan nasional," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Kamis (8/5/2010).

Nuh mengatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan negara tetap menjadi aktor utama. Adapun masyarakat ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan unggul.

Pada saat ini, fokus pendidikan adalah pada peningkatan kualitas pendidikan. Adapun masalah akses pendidikan yang sudah semakin membaik. Kondisi itu terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) antara golongan masyarakat yang miskin dan kaya yang kesenjangannya semakin mengecil.

Karena itu, pemerintah sedang menyusun struktur pembiayaan atau cost structure dari penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui gambaran tentang kebutuhan pembiayaan. Perguruan tinggi negeri (PTN), misalnya, telah diminta mengumpulkan data-data mengenai pendapatan PTN yang meliputi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan dana dari APBN, serta pengeluaran sehingga didapat peta tentang pembiayaan di PTN.

Terkait dengan tata kelola PTN, kata Nuh, dengan batalnya BHP, pemerintah menggunakan payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan. Payung hukum ini tidak memakai UU BHP sebagai cantolan pelaksanaannya.

"Dengan BHP yang jebol, sekarang pakai PP No 17 Tahun 2010. Di pasal 15 ada diminta untuk dikeluarkan Permendiknas dalam mengatur tata kelola penyelenggaraan pendidikan," jelas Nuh.

Dengan adanya PP pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, maka PP Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 61 Tentang Penetapan PTN Sebagai Badan Hukum tidak berlaku lagi.

"Nanti perlu Permendiknas untuk mengatur tata kelola perguruan tinggi berikutnya. Ini juga akan meredesain PT yang ada. Untuk PTN BHMN juga akan ditata kembali," kata Nuh.

Penulis: ELN/Editor: latief

Sumber: Kompas.Com