Ujian Nasional Mulai 2 April 2018, Ini Informasinya

19 Maret 2018 Berita Pendidikan


Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan dimulai tanggal 2 April 2018. Minggu pertama ujian untuk SMK, minggu kedua untuk SMA, sedangkan UN bagi SMP akan digelar pada minggu keempat. Setelah UN, siswa juga akan mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang akan dilaksanakan dan diatur oleh masing-masing sekolah.

Bambang Suryadi, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menjelaskan; Semua mata pelajaran (mapel) diujikan termasuk yang sudah diujikan dalam UN. Memang ini lebih berat, tapi sekarang kondisi sudah kondusif.

Untuk SMK, mata pelajaran (mapel) yang akan diujikan adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Berbeda dari tahun sebelumnya, komposisi mata ujian ini lebih sedikit. Tahun lalu, praktek kejuruan juga diujikan. Tahun ini, hanya mapel teori kejuruan saja.

Namun, ini bukan berarti pemerintah menganggap mapel praktik kejuruan ini tidak penting. Namun, ujian kompetensi ini akan dilakukan bersamaan dengan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Minimal LSP 1 melibatkan assesor, dunia usaha dan industri.

Sementara untuk SMA, tidak banyak berubah. Mapel yang diujikan adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan satu Mapel pilihan sesuai dengan jurusan yang diambil siswa. Sementara SMK mengalami pengurangan, mapel yang diujikan dalam pendidikan kesetaraan atau kejar paket malah lebih banyak. Untuk peket C dan B, ada 7 mapel yang diujikan sementara untuk paket A, ada 6 mapel

Menurut Bambang, keputusan ini diambil sebagai quality control dari pendidikan kesetaraan. Dengan sistem dan proses belajar yang informal dan fleksibel, kualitas lulusan harus dijaga karena lulusannya akan menerima predikat setara dengan SMA. Karena salah satu fungsi UN adalah penyetaraan.

Saat ini, pemerintah telah memasuki tahun keempat pelaksanaan UN berbasis komputer (UNBK), (tahun kedua untuk pendidikan kesetaraan), hingga saat ini tercatat sudah 78 persen cakupan UNBK di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara sisanya, 22 persen, masih menggunakan UN berbasis kertas (UNKP). Prosentase ini naik dari tahun lalu yang hanya mencakup 49 persen UNBK.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)