Berita Pendidikan
1 November 2010

Tunjangan Sertifikasi Guru Rentan Dikorupsi

JAKARTA - Walau dianggap langkah maju dengan disahkannya UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, tapi pada praktiknya guru kesulitan mendapatkan tunjangan yang memang telah menjadi haknya.

Bahkan, proses memperoleh tunjangan itu membuka peluang tindak pidana korupsi. "Mekanisme memperoleh tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi membuka peluang terjadinya praktik korupsi," kata Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade di kantor ICW, Jakarta, Kamis (28/10/2010).

Disahkannya UU No 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen menumbuhkan harapan baru bagi guru untuk hidup sejahtera. Melalui Pasal 14 dan 15, pemerintah menajanjikan memberikan penghasilan terhadap guru di atas kebutuhan minimum berupa tunjangan satu kali gaji bagi guru yang telah disertifikasi dan Rp 250 ribu perbulan bagi guru yang belum disertifikasi.

Berdasarkan kajian ICW dan jaringan guru, ada tiga masalah pokok dalam pencairan dua tunjangan guru tersebut.

Pertama, penentuan urutan guru. Program sertifikasi yang dibatasi selesai pada 2015, membuat guru berlomba segera mendapatkan program sertifikasi ini. Sesuai peraturan menteri, sertifikasi untuk guru dilakukan melalui uji kompetensi, yang mengutamakan penilaian pengalaman.

Sementara, penentu guru yang berhak kuota untuk mengikuti program sertifikasi adalah kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Pada tahap ini kolusi dan suap sangat mungkin terjadi.

"Mereka yang memiliki kedekatan dengan kepala sekolah, pengawas, dan dinas atau yang mampu menyogok, memiliki kesempatan besar untuk mengisi kuota," ujar Ade.

Kedua, biaya administrasi untuk mengurus fortopolio ke LPTK Dinas Pendidikan dikenakan biaya administrasi yang bervariasi, yakni Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu.

Ketiga, pencairan tunjangan sertifikasi terkendala masalah Petunjuk Teknis Permenkeu No 177 tentang tunjangan profesi guru dianggarkan dalam APBD atau APBD-P 2010. Perubahan mekanisme penyaluran ini diduga diamnfaatkan oleh penyelenggara di tingkat daerah untuk mengambil keuntungan.

Modus yang digunakan dengan memperlambat pencairan kepada guru guna memperoleh "bunga". Bahkan, sampai ada daerah yang meminta guru untuk mengubah rekeningnya sehingga mempermudah daerah untuk manipulasi.

Masalah lain, yakni maraknya potongan tunjangan profesi hingga Rp 500 ribu oleh pihak diknas atau UPTD dengan berbagai alasan agar bisa ikut menikmati uang sertifikasi dan non-sertifikasi.

"Mulai dari alasan permintaan tanda terima kasih, untuk biaya dinas atau UPTD, maupun potongan pajak," jelas Ade.

Hebatnya, potongan tunjangan profesi ini ada kordinatornya yang ditunjuk pihak dinas dan UPTD. Bagi guru yang menolak permintaan ini akan masuk daftar hitam dan akan dipersulit saat pengurusan administrasi. "Bahkan, ada yang sampai diintimidasi oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat," terangnya.

Sumber: tribunnews.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris