Tidak Adil Jika Semua Sekolah Digratiskan

9 September 2009 Berita Pendidikan


Sebanyak 94 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2009-2014 sudah dilantik. Hingga kini pimpinan yang ada baru sementara, demikian pula komisi-komisi yang ada belum terbentuk, otomatis anggota dewan yang baru itu belum bekerja sesuai Tupoksinya. Untuk mengetahui apa saja yang akan diperjuangkan anggota dewan yang baru, Pelita mewawancarai Drs HA Nawawi, SH, MSi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat.

Setelah terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, apa yang akan Anda perjuangkan untuk kepentingan rakyat?

Sekarang ini kan komisi-komisi belum terbentuk. Namun kalau sesuai latar belakang saya yang telah berkecimpung lama di dunia pendidikan, tentu saya lebih tertarik pada komisi yang membidangi pendidikan, yakni Komisi E.

Lalu, apa yang akan Anda perjuangkan di bidang pendidikan, khususnya untuk kepentingan masyarakat secara luas?

Prinsipnya pendidikan di DKI Jakarta murah, berkualitas, dan terjangkau untuk semua kalangan. Jangan sampai ada warga Jakarta yang tidak sekolah, sebab saya tahu anggaran untuk pendidikan itu lebih besar bila dibanding daerah atau provinsi lain.

Bagaimana komentar Anda terkait program sekolah gratis?

Terus terang saja, saya kurang setuju kalau sekolah itu gratis semua, itu tidak mendidik. Gratis itu boleh saja tapi khusus untuk warga miskin, untuk mereka yang ekonominya tidak mampu. Tapi bagi masyarakat yang ekonominya mampu harus membayar, jangan digratiskan ketika anaknya sekolah, sebab berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, dalam proses pendidikan itu harus ada partisipasi dari masyarakat. Sebab kalau semuanya gratis itu tidak adil, misalnya ada orangtua yang kaya masak digratiskan, mereka mestinya harus ikut memberikan kontribusi dalam pembelajaran sebab sekolah itu kan bukan hanya gratis SPP. Bagi anak dari masyarakat tak mampu boleh digratiskan.

Saat ini pemerintah kan sudah menggratiskan sekolah di SD negeri dan SMP negeri, apakah perlu kebijakan ulang terkait masalah sekolah gratis itu?

Terus terang saja ya... kalau ingin sekolah gratis, maka gratis beneran, termasuk TK, SD hingga SMP swasta; jangan hanya sekolah negeri. Yang kita lihat kan banyak orangtua mampu anaknya sekolah di SD dan SMP negeri malah gratis, mereka tidak memberikan kontribusi kepada sekolah. Namun banyak juga masyarakat yang tidak mampu justru sekolah di sekolah swasta, mereka tetap dikenakan biaya sekolah, ini kan boleh dikata tidak adil. Karena itu, perlu mencoba menghitung ulang anggaran yang ada kalau bisa untuk menggratiskan sekolah swasta selain negeri.

Ada yang menilai, saat ini masih terjadi kesenjangan antara guru negeri dan guru swasta. Di Jakarta saja hal ini khusus terkait uang Kesra yang mereka peroleh. Bagaimana komentar Anda?

Itu bisa ditanyakan kepada guru-guru swasta secara langsung, tentu mereka akan merasa adanya kesenjangan uang Kesra yang mereka peroleh dibandingkan dengan guru-guru negeri di Jakarta. Guru negeri di Jakarta kan setiap bulannya memperoleh uang Kesra mencapai Rp2,5 juta. Tapi bagaimana dengan guru-guru swasta, kan ada kesenjangan. Karena itu, Kesra guru swasta harus diperjuangkan. Karena itu, pada saatnya akan kita undang instansi terkait untuk membahas masalah ini, termasuk Kesra guru-guru agama di Jakarta. Insya Allah akan kita bahas bersama agar penghasilan mereka tidak terlalu njomplang.
Langkah yang perlu dilakukan dalam bentuk bantuan Kesra guru-guru swasta harus terus diperjuangkan. Sepanjang dalam bentuk bantuan saya kira tidak melanggar aturan, apalagi guru-guru agama itu kan memberikan pendidikan yang fundamental sekali bagi kehidupan. (kim)

Sumber: Harian Umum Pelita (pelita.or.id)