Tak Penuhi Kuota 20 Persen Siswa Miskin, Sekolah Harus Disanksi

5 Juli 2017 Berita Pendidikan


Permendikbud pasal 16 ayat 1 No 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mengamanatkan setiap sekolah SMA/SMK atau bentuk lain sederajat wajib menerima paling sedikit 20 persen siswa miskin dari total seluruh siswa yang diterima. Ketentuan tersebut tidak bisa ditawar-tawar agar pendidikan bisa dirasakan oleh semua kalangan.

Menanggapi Permendikbud tersebut, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng Krisnayadi Toendan mengatakan sangat setuju dengan aturan baru tersebut. Sebab sudah semestinya siswa miskin mendapatkan hak yang sama di semua sekolah tanpa terkecuali. Pendidikan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Bahkan dirinya menghendaki 30 persen alokasi untuk siswa tidak mampu.

Krisnayadi Toendan menjelaskan, kewajiban alokasi itu dibebankan kepada sekolah namun apakah kewajiban itu terlaksana atau tidak merupakan tanggungjawab Dinas Pendidikan (Diknas) Kalteng. Sehingga perlu dicek data kembali. Sepengamatannya, tidak satupun sekolah negeri yang memberikan pengumuman menerima siswa miskin melalui pengumuman resmi dan persyaratannya. Diknas harus mengecek kebenaran datanya. Melihat kebenarannya gampang. Tinggal cek Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) milik siswa di setiap sekolah. Apakah sudah memenuhi 20 persen dari siswa yang diterima.

Menurutnya, jika ditemukan sekolah yang tidak mencukupi kuota minimal siswa miskin atau bahkan ketahuan menolak siswa miskin, harus mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi moral juga harus diberikan oleh masyarakat. Selain itu, siswa miskin juga harus dikurangi dengan beban biaya lain oleh komite. Jangan sampai dibebankan sama dengan siswa yang mampu. Bahkan seharusnya siswa miskin harus mendapat subsidi silang.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)