Surabaya: Semua Sekolah Hentikan Segala Bentuk Pungutan

17 Januari 2015 Berita Pendidikan


Semua sekolah di Surabaya memilih untuk menghentikan segala bentuk pungutan atau iuran terkait dengan kasus pungutan liar yang terjadi di SMA 15 beberapa waktu lalu. DPRD Surabaya terus membedah dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menginstruksikan Disdik agar mengevaluasi fasilitas sekolah negeri di Surabaya karena persoalan fasilitas tersebut kerap menjadi pintu masuk untuk melakukan pungutan pada wali murid.

Komisi D menilai, terbongkarnya kasus pungli di SMAN 15 membuat banyak sekolah memilih ''tiarap''. Mereka menghentikan pungutan dalam bentuk apa pun kepada wali murid.

Menurut Reni, jika tidak ada solusi dari Disdik, masalah ini bisa mengganggu jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Karena itu, ia meminta semua pihaknya untuk bersama - sama membuat aturan baku soal pungutan.

Ia beranggapan bahwa Perda pendidikan di Surabaya masih menyisakan celah sehingga sulit membedakan mana tarikan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

Karena desakan agar ada pembahasan ulang soal regulasi penarikan dana partisipasi wali murid, Kepala Disdik Surabaya Ikhsan mengklaim bahwa aturan itu sudah ada. Di mana, sudah ada batasan soal apa saja kegiatan yang bisa diambilkan dari sumbangan/partisipasi wali murid.

"Namun, jika memang diperlukan, kami siap," katanya.

Oleh: Feliciany H T
(Dikutip dari berbagai sumber)