Sosialisasi DAK Pendidikan di Sumenep Libatkan Jaksa

4 September 2009 Berita Pendidikan


Sosialisasi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis, melibatkan jaksa. "Kami sengaja melibatkan jaksa dalam sosialisasi DAK bidang pendidikan, guna mengingatkan pimpinan sekolah penerima DAK untuk berhati-hati dalam mengelola keuangannya," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Mohammad Rais di Sumenep.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan DAK bidang pendidikan di Sumenep tahun 2009 sebesar Rp19,2 miliar. "DAK sebesar itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp17,5 miliar dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep sebesar Rp1,7 miliar," katanya.

Rais juga menjelaskan, penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 sebanyak 102 sekolah dasar (SD), untuk memperbaiki 256 ruangan kelas yang rusak dan membangun 36 ruangan kelas baru.

Pimpinan sekolah penerima DAK bidang pendidikan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.

"Hati-hati, kami tidak ingin ada masalah yang muncul dari pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan," kata Rais menegaskan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Abdul Azis mengatakan, pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan oleh pimpinan sekolah, tidak boleh menyimpang dari aturan main yang ada.

"Kalau ada yang menyimpang, siap-siap saja berurusan dengan hukum. Siapa saja yang terbukti main-main dengan uang negara, tentunya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum," katanya usai sosialisasi DAK bidang pendidikan tahun 2009.

Ia meminta para kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan untuk hati-hati dalam mengelola keuangannya dan melaksanakan program tersebut sesuai petunjuk teknis.

"Kami hanya mengingatkan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan. Namun, jika tetap ada yang menyimpang dalam mengelola DAK yang merupakan uang negara, tentunya kami akan memproses aspek hukum," kata Azis menegaskan. ant/pur

Sumber: Republika Online (republika.co.id)