Skripsi Dihapus? Ini Tanggapan Beberapa Perguruan Tinggi

27 Juni 2015 Berita Pendidikan


Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti), Muhammad Nasir, mengatakan akan menerapkan aturan bahwa tugas akhir skripsi untuk mahasiswa tingkat S1, menjadi sebuah pilihan atau opsional. Kebijakan itu pun mendapatkan beragam pendapat dari akademisi perguruan tinggi (PT) , khususnya para rektor.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Tri Hanggono Achmad mengatakan, dalam kebijakan tersebut bukan menghapus atau bahkan mengubah kompetensi yang akan dicapai.

"Pada dasarnya, nantinya kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah kemampuan berpikir komprehensif yang sama dengan sebelumnya. Namun dengan kebijakan baru tersebut, bentuknya tidak harus skripsi. Masih banyak metode lain yang bisa ditempuh," kata Tri.

Sedangkan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Furqon mengatakan, penghapusan skripsi masih sekedar wacana.

"Perlu diskusi panjang dan pengkajian yang matang untuk melihat rencana ini agar bisa diadaptasikan oleh universitas-universitas yang ada," ungkapnya.

Rektor ITB Prof Kadarsah Suryadi juga menanggapi berbeda mengenai penghapusan skripsi untuk kelulusan mahasiswa. Baginya, dijadikan penentu kelulusan atau tidaknya skripsi, bukan menjadi suatu masalah. Semuanya tergantung pada kebutuhan prodinya masing-masing.

"Semuanya bergantung pada prodi itu membutuhkan dokumentasi tertulis atau tidak. Menurut saya, masih perlu skripsi itu sebagai alat komunikasi tertulis. Kami akan tetap mempertahankan adanya penulisan skripsi untuk membentuk mahasiswa kami terampil berkomunikasi secar tulisan maupun verbal," ujarnya.

Guru besar Universitas Negeri Padang, Mestika Zed menanggapi penghapusan skripsi itu dia nilai akan melahirkan sarjana pragmatis. Mahasiswa bisa berpikir secara sistematis dan dituangkan dalam tulisan sesuai hasil penelitian.

"Ini pernah dicoba sekitar tahun 1990-an, bebas skripsi. Mahasiswa jadi tak mampu menulis dan berpikir sistematis," ujar Mestika.

Sebelumnya, M. Nasir menilai penghapusan skripsi dianggap bisa menghilangkan praktek kecurangan. Namun, menurut Mestika, itu jalan keluar yang pragmatis. Seharusnya ada formula untuk mengontrol praktek kecurangan tersebut, bukannya dihapuskan.

Oleh: Feliciany H T
(Dikutip dari berbagai sumber)