Berita Pendidikan
4 Agustus 2011

Seragam Sekolah, Pungutan Terbesar Siswa Baru

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh membenarkan adanya pungutan dalam proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012. Pungutan tersebut terungkap dari hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 18-22 Juli lalu.

"Memang benar ada tarikan itu dan terbesar ada di seragam sekolah," kata Nuh saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Senin 1 Agustus 2011.

Investigasi yang dilakukan kementerian menemukan 46,7 persen dari 675 Sekolah Dasar menarik pungutan seragam sekolah. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama, ditemukan 49 persen dari total 414 sekolah yang menarik pungutan seragam. Adapun untuk tingkat sekolah menengah atas terungkap, 51,9 persen dari 133 SMA dan 67,2 persen Sekolah Menengah Kejuruan memungut biaya seragam.

"Pungutan seragam ini terjadi hampir di seluruh provinsi dan ini yang harus jadi perhatian besar kami," kata Nuh.

Selain seragam, pungutan terbesar kedua di tingkat SD dan SMP adalah untuk uang buku/lembar kerja siswa (LKS). Angkanya berturut-turut yakni 14,2 persen di tingkat sekolah dasar dan 9,7 persen untuk sekolah menengah pertama. Untuk siswa tingkat SMA dan SMK, pungutan buku dan LKS mencapai 30,1 dan 34,3 persen.

"Untuk biaya personal seperti seragam dan buku/LKS ini bisa kita perkecil, salah satunya nanti dengan cara pemberian beasiswa yang bisa dialokasikan untuk itu," ujar Nuh.

Nuh menambahkan, pungutan terbesar ketiga yang terjadi di tingkat SD dan SMK adalah uang pembangunan gedung yakni 4,3 persen dan 9,2 persen. Sedangkan untuk siswa SMA dan SMK, pungutan terbesar ketiga adalah uang masa orientasi siswa yang mendapai 26,3 persen dan 31,3 persen.

Beberapa daerah yang menarik pungutan itu, kata Nuh, memberikan alasan yang semuanya merujuk kepada peraturan yang membenarkan adanya pungutan-pungutan tersebut. Pertama, peraturan penerimaan siswa baru yang dibuat masing-masing sekolah. Kedua, keputusan bersama dengan Komite Sekolah. Ketiga, peraturan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Keempat, peraturan yang dikeluarkan sekolah yang merujuk pada peraturan daerah.

"Ini yang nanti akan kita review (kaji) satu persatu, sekolah mana dan daerah yang menggunakan perda dan Komite Sekolah sebagai rujukan pungutan," kata dia.

RIRIN AGUSTIA

Sumber: tempointeraktif.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris