Berita Pendidikan
27 Oktober 2009

Sekolah Negeri Lakukan Pungutan

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sleman nilai keberadaan PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan masih belum berfungsi optimal.

Ini terlihat dari sejumlah temuan di beberapa sekolah negeri di Sleman yang masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan bagi siswanya. Padahal dalam PP tersebut secara nyata memberikan kebijakan bahwa pendidikan 9 sembilan tahun digratiskan bagi masyarakat. Kondisi ini diketahui setelah KAMMI Sleman menggelar investigasi di 10 sekolah SD dan SMP Negeri di wilayah Sleman.

Semuanya ada 10 sekolah dan tersebar di 10 dari 17 kecamatan yang ada di Sleman. Semua laporan tersebut kami terima dari para orangtua siswa, sementara data dan konfirmasi kepada pihak sekolah sulit untuk kita dapatkan, ujar Ketua KAMMI Sleman Kartika Nur Rakhman kepada wartawan kemarin. Laporan yang diterimanya menyebutkan, penarikan yang terjadi bervariasi dari sisi jumlah.

Terkecil bernilai Rp1 juta dan terbanyak nilainya mencapai Rp2 juta.Penarikan tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama dengan komite sekolah.Alokasi dana selain untuk menutup operasional pendidikan, ada juga yang masih dipergunakan untuk perbaikan gedung sekolah. Kebijakan penarikan tersebut dilakukan karena subsidi yang diberikan pemerintah kepada sekolah masih jauh dari mencukupi.

Seharusnya kekurangan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menutupinya. Hal ini ditegaskan dalam PP 48/2008 Hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah daerah mengenai hal ini,ungkapnya. Anggota Komisi D DPRD Sleman Huda Tri Yudiana mengatakan, jauh sebelum PP 48/2008 dikeluarkan oleh pemerintah, Sleman telah mengupayakan perlindungan terhadap sistem pendidikan.

Sebelum PP itu keluar, kami sudah mulai membahas raperda tentang penyelenggaraan pendidikan sejak awal 2008.Tetapi hingga kini setelah proses penyampaian pendapat dari fraksi, sinkronisasi dengan eksekutif masih belum membuahkan hasil, tuturnya. Menurutnya, raperda menginginkan adanya pemerataan pendidikan.

Hal tersebut di antaranya dengan upaya pemberian subsidi oleh pemerintah daerah untuk penggratisan pendidikan dasar. Bahkan untuk menunjang keinginan tersebut,raperda tersebut telah mengatur subsisdi bagi guru agar dapat berkonsentrasi dalam upaya pemberian pendidikan bagi warga Sleman.

Seharusnya pemerintah provinsi turut andil untuk melaksanakan pendidikan gratis ini.Harus ada sharing dengan provinsi, dan ini hingga kini memang tak pernah ada kejelasan, kata anggota Dewan Sleman incumbenttersebut. (maha deva)

Sumber: Seputar-Indonesia.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris