Berita Pendidikan
15 Februari 2012

Sekolah Gratis Disdik Belum Tentukan Sikap

BANDAR LAMPUNG - Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum menentukan sikap terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 60 tentang Pelarangan Melakukan Pungutan pada Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tauhidi, didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Maedasuri, saat ditemui usai pertemuan dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (13-2), mengatakan, "Wah, kebetulan. Saya sendiri belum membaca permendiknas tersebut, jadi tidak bisa komentar. Ada baiknya kita kaji terlebih dulu, baru saya bisa menentukan sikap ke depan harus seperti apa."

Hal serupa juga diutarakan Maedasuri yang juga menjadi manajer bantuan operasional sekolah (BOS). Menurutnya, masih memerlukan waktu untuk mengkaji permendiknas tersebut untuk bisa memberikan pandangan.

"Jika permendiknas tersebut melarang, ya kita harus lihat dulu pada sisi mana pungutan itu dilarang dan pada bagian mana yang diperbolehkan. Beberapa waktu ke depan saya akan memberikan pandangan dan sikap Dinas Pendidikan Provinsi seperti apa."

Sebelumnya, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Sutopo Ghani Nugroho kepada Lampost menekankan peraturan ini bersifat mutlak dan sudah jelas menyatakan melarang sekolah menghimpun dana dari wali murid.

Menurutnya, setiap kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati, seharusnya mendukung dan menjalankan peraturan tersebut tanpa penafsiran ulang tentang peraturan tersebut.

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Bandar Lampung Haryanto mengatakan peraturan ini menimbulkan dilema di lapangan. Di satu sisi pemerintah menuntut sekolah memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang membutuhkan biaya, tapi di sisi lain sekolah dilarang mencari tambahan biaya operasional yang ada.

Menurutnya, berdasarkan analisis kebutuhan untuk mencapai SPM, setidaknya SMP di Bandar Lampung membutuhkan dana operasional Rp1,6Rp1,8 juta/siswa/tahun.

Sementara itu, hingga kini tidak ada sumber pendanaan lain selain BOS dari pusat dan dana komite dari orang tua wali murid. Sedangkan sumber dana dari Pemerintah Provinsi dan daerah tidak ada.

Sumber: lampungpost.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris