Sejumlah Sekolah Selewengkan Dana Pendidikan

23 Juli 2010 Berita Pendidikan


SIDOARJO - Jaringan Kerja Anti Korupsi Jawa Timur menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah di Surabaya, Malang, dan Jember. Bahkan kasus serupa diduga terjadi di sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur. "Tim kami masih melakukan pendataan, pengumpulan bukti, serta menghitung nilai penyelewengan, kata Koordinator Jaringan Luthfi J Kurniawan, Kamis (22/7).

Modus operandi penyelewengan, menurut Luthfi, di antaranya, melakukan pungutan dengan berbagai dalih, kemudian menggunakan dana pungutan tidak semestinya, seperti perbaikan gedung, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, uang saku dan transportasi guru. Namun, selain tidak transparan, pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan, katanya, menjadi tanggungjawab negara serta didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itu sebabnya, Luthfi menilai aneh dalih uang saku dan uang transportasi untuk guru, karena guru telah mendapat gaji dan fasilitas dari negara melalui pemerintah pusat maupun daerah.

Sesuai Undang-Undang tentang Sistim Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Dasar 1945, program wajib belajar dibiayai negara. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi lembaga pendidikan melakukan pungutan dari siswa atau rang tua murid. Pungutan pun tidak boleh dilakukan sekolah yang berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Namun, kenyataan pungutan RSBI hingga jutaan rupiah.

Luthfi juga menegaskan, kesepakatan antara Komite Sekolah dan kepala sekolah tidak bisa dijadikan dasar melakukan pungutan biaya pendidikan. Selain melanggar hukum, praktek pungutan berpotensi suap dan hanya menguntungkan siswa dari keluarga kaya," ujarnya.

Menurut Luthfi, setelah seluruh data dan bukti terkumpul, Jaringan Kerja Anti Korupsi Jawa Timur akan melaporkan praktek korupsi di sekolah itu ke kejaksaan. Apalagi, kasus-kasus penyelewengan dana sekolah menjadi perhatian Kejaksaan Agung. Dia juga mendesak Gubernur Jawa Timur segera mengaudit kebijakan mengenai pendidikan.

Pada Sabtu lalu (17/7), Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan telah mengelurkan edaran yang berisi larangan pungutan sekolah. Namun, pungutan yang dilakukan RSBI masih bisa ditoleransi dengan syarat penggunaannya harus transparan. Kendati demikian, gubernur menyerahkan kebijakan tentang pungutan kepada masing-masing bupati dan walikota. "Eksekutornya tetap pada bupati dan walikota," kata gubernur.

Selain itu, gubernur juga menjelaskan telah menugaskan pihak Inspektorat untuk mengawasi penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Jika ditemukan penyimpangan, maka kepala sekolah akan dikenai sanksi tegas.

Hingga saat ini, kata gubernur, belum ada laporan penyimpangan atau dugaan korupsi dana sekolah. Gubernur pun merespon postif jika ada lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan korupsi di lembaga pendidikan.

EKO WIDIANTO

Sumber: tempointeraktif.com.