RSBI Bukan untuk Siswa Miskin

11 Juli 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Apa yang berlaku di Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Kramat Jati, Jakarta Timur, ini memang sangat "hitam-putih". Sekolah yang memasang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional itu menetapkan peringkat pertama sampai ke-210 untuk siswa yang bisa diterima mendaftar pada tahun ajaran 2011/2012.

Sesederhana itu. Tak terendus jejak isi surat edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional yang meminta seluruh sekolah RSBI menyisihkan jatah 20 persen bangku-bangkunya untuk siswa dari keluarga miskin.

"Kami tidak menyeleksi apakah siswa kaya atau miskin. Mereka yang masuk peringkat saja yang kami terima," kata Wakil Kepala SMPN 49 Susila Aris kemarin.

Susila menegaskan tidak ada pendataan yang dilakukannya selain hasil pemeringkatan akademis itu. Mereka yang lolos dan diterima bisa langsung mendaftar untuk kesediaan membayar uang pangkal Rp 10 juta per bangku. Biaya tiap bulannya tertera sebesar Rp 450 ribu.

Ketua Komite SMPN 49 Irruswan Rusli hanya memastikan seluruh anak yang sudah diterima tak perlu khawatir putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar. "Bila tidak sanggup, tetap jalan saja, asalkan prestasinya terus bagus," kata Susila.

Pertanyaan atas komitmen yang diberikan terhadap aturan soal kuota itu juga pantas diajukan kepada Sekolah Dasar Negeri 11, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Di sekolah ini, yang juga berlabel RSBI, orang tua siswa yang tidak mampu memang diberi kesempatan mengajukan keringanan. Tapi, "Kalau bayarnya separuh, fasilitasnya tidak bisa penuh," kata Ketua Komite SDN 11 Suhaimi Basir Melan.

Suhaimi menegaskan bahwa biaya masuk sekolah siswa baru sebesar Rp 5 juta per anak yang dipungut digunakan untuk peningkatan fasilitas belajar-mengajar di kelas. "Sebanyak 90 persen biaya yang ditarik akan kembali ke siswa," katanya.

Situasi berbeda ditemukan di Sekolah Menengah Atas 81, Jakarta Timur. Meski belum mencapai kuota 20 persen, sekolah RSBI tersebut bertekad memenuhinya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Suharno mengatakan ada 190 siswa baru di sekolah itu. "Ini masuk ke penilaian, maka kami terus mengejar hingga 20 persen," katanya.

SMAN 81, kata Suharno, menggunakan sistem subsidi silang untuk melaksanakan penyediaan jatah 20 persen tersebut bagi siswa miskin. Subsidi silang dilakukan dengan menemui orang tua murid yang kaya agar mau menyumbang bagi siswa yang tidak mampu. "Untung-untungan, tapi biasanya selalu ada yang mau, kan hitung-hitung beramal," kata Suharno.

Ia menyatakan orang tua siswa yang tidak mampu harus menyampaikan surat permohonan dan bukti-bukti kepada Komite Sekolah, seperti rekening listrik bulanan dan surat pernyataan dari RT/RW. "Ada yang ditetapkan tidak membayar uang masuk yang sebesar Rp 10 juta," kata Suharno.

Pengakuan senada diberikan SMPN 19 di Jakarta Selatan. Dalam penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah tersebut juga memberi keringanan sumbangan anggota baru (SAB) untuk 84 siswa baru. Enam anak di antaranya bahkan dibebaskan dari SAB, yang sebesar Rp 10 juta. "Total keringanan SAB yang diberikan tahun ini Rp 331 juta," kata Rabiah Nurdian, Bendahara II Komite SMP 19.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto menyatakan pihaknya akan mengawasi kepatuhan terhadap kuota ini secara ketat. Caranya, setiap masa penerimaan peserta didik baru selesai, sekolah harus menyerahkan daftar nama seluruh siswa yang diterima dan jumlah di antaranya yang tergolong tidak mampu.

Daftar yang diserahkan termasuk dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. "Nanti ada tim peninjau yang memeriksa realitasnya," kata Taufik.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas meminta sekolah menghargai hak anak. Status RSBI, menurut dia, ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dapat dirasakan semua anak. "Jika tidak ada kemudahan untuk anak miskin, bubarkan saja RSBI," ujarnya.

Sumber: tempointeraktif.com