Putusan UN Harus Dieksekusi

25 Januari 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA,KOMPAS.com - Pekan depanTim Advokasi Korban Ujian Nasional (Tekun) akan mengajukan permohonam eksekusi keputusan Mahkamah Agung mengenai Ujian Nasional ke PN Jakarta Pusat.

"Penilaian dan pengujian atas keputusan itu harusnya dilaksanakan melalui proses eksekusi dan penilaian majelis hakim, bukan diserahkan ke DPR sebagai lembaga politik. Maka, kami ingin menuntut percepatan eksekusi putusan MA ini," ujar Koordinator Tekun Muhammad Isnur di kantor LBH Jakarta, Jumat (22/1/2010), dalam jumpa pers dan pernyataan sikap Tekun dan Aliansi Masyarakat dan Pelajar Tolak UN menanggapi pernyataan Presiden RI terkait UN 2010 di Bogor, kemarin, Kamis (21/1/2010).

Menurut dia, dilimpahkannya penilaian soal perkembangan kemajuan pendidikan nasional terkait Ujian Nasional (UN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah bentuk intervensi eksekutif terhadap yudikatif, yaitu bentuk intervensi pemerintah terhadap MA.

"Buat kami ini suatu bentuk pelarian tanggung jawab MA atas putusannya sendiri," tegas Isnur.

Isnur, mengutip penjelasan Ketua MA Harifin A Tumpa dalam konsultasinya menjelaskan, bahwa tidak ada pelarangan UN namun pelaksanaan selanjutnya harus ada perbaikan sistem pendidikan yang dilakukan pemerintah seperti meningkatkan kualitas pendidikan, melengkapi sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan siswa, serta penyediaan akses informasi di sekolah-sekolah.

Bila semua itu sudah dipenuhi, kata Isnur masih mengutip Harifin, tidak ada alasan yang akan menghambat pelaksanaan UN dan penilaian atas perbaikan-perbaikan itu menjadi tugas Komisi X DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia.

sumber: kompas.com