Berita Pendidikan
18 Maret 2010

Pungutan UN Dilarang. Jika Telanjur Dipungut, Uang Harus Dikembalikan

Menjelang pelaksanaan ujian nasional, baik guru, kepala sekolah, maupun dinas pendidikan, tidak diperbolehkan menarik pungutan atau biaya apa pun dari orangtua siswa dengan mengatasnamakan ujian nasional. Sebab, biaya ujian nasional sudah disediakan pemerintah.
Kalau ada sekolah yang sudah melakukan pungutan atas nama ujian nasional, uangnya harus segera dikembalikan, kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (17/3).

Sejumlah sekolah saat ini sudah melakukan pungutan biaya penyelenggaraan ujian nasional dengan dalih untuk biaya konsumsi pengawas. Ada pula yang melakukan pungutan dengan dalih sebagai dana cadangan jika anggaran dari pemerintah tidak cair pada waktunya.

Sudah ada mekanisme antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika memang ada keterlambatan. Tidak boleh kemudian orangtua atau murid yang menanggungnya, kata Fasli.

Jika ada sekolah yang menarik pungutan atau biaya atas nama ujian nasional (UN), Fasli mengingatkan akan ada sanksi peringatan atau sanksi lain bergantung pada tingkat kesalahannya.

Meskipun demikian, Fasli juga mengutarakan kemungkinan adanya sekolah-sekolah yang menarik biaya tambahan untuk penguatan atau pengayaan materi sebagai persiapan ujian nasional. Kalau untuk penguatan atau pengayaan itu boleh, kata Fasli.

Dananya pun boleh diambil dari bantuan operasional sekolah (BOS) atau bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Jika orangtua ingin melakukan pengayaan, urusannya jadi pribadi, kata Fasli.

Secara terpisah, Wakil Kepala SMAN 9 Bandung Iwan Hermawan mengatakan, hingga Rabu (17/3) kemarin sekolah belum menerima kucuran dana penyelenggaraan ujian nasional dari pemerintah. Dana operasional ujian nasional dari pemerintah untuk setiap sekolah pada tahun lalu besarnya sekitar Rp 5 juta.

Daerah putih

Di Jawa Timur, menjelang pelaksanaan ujian nasional SMA/MA/SMK, modus-modus pelanggaran dipaparkan kembali kepada kepolisian dan penyelenggara ujian nasional. Modus serupa diharapkan tidak lagi terulang dan Jatim bebas kecurangan dalam Ujian Nasional 2010.

Eko Jatmiko, Pembantu Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, sebagai koordinator pengawasan ujian nasional di Jawa Timur, menyebutkan beberapa kecurangan dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Pengamanan Ujian Nasional 2009/2010. Rapat diikuti pejabat kepolisian, dinas pendidikan, dan kantor departemen agama se-Jawa Timur.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto mengatakan, Jatim menargetkan tidak lagi menjadi daerah hitam dalam penyelenggaraan ujian nasional seperti pada 2009, tetapi menjadi daerah putih yang bebas pelanggaran dan kecurangan.

Untuk mewujudkan itu, Jatim akan menjatuhkan sanksi berat bagi siapa pun, termasuk guru dan kepala sekolah, yang melakukan atau membiarkan kecurangan dalam UN 2010. Sanksinya bisa mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan. (LUK/ELN/INA/RAD/ACI)

Sumber: Kompas Cetak (kompas.com)

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris