Pungutan Ujian Nasional adalah Masalah Tahunan

19 Maret 2010 Berita Pendidikan


Koordinator Monitoring Publik Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan, menilai pungutan menjelang ujian nasional merupakan masalah yang terus berulang tiap tahunnya.

"Masalah ini terus muncul tiap tahun, sama halnya pungutan menjelang penerimaan siswa baru dan juga kecurangan selama ujian nasional," ujarnya ketika dihubungi Kamis (18/3).

Pemerintah pada kasus pungutan ujian nasional tidak bisa menyalahkan pihak sekolah, karena posisinya juga terjepit. "Koordinator untuk penanggung jawab biaya ujian antara pemerintah pusat dan daerah juga tidak jelas, apalagi dana dari pusat kerap terlambat," ujar Ade menyesalkan.

Akibatnya sekolah menalangi keterlambatan dana tersebut dari pungutan ke siswa. "Pungutan dimulai sejak awal kelas III, sekolah bilang untuk persiapan ujian nasional," urai Ade. Memang dalam biaya persiapan tersebut digunakan juga untuk try-out, pendalaman materi dan les-les tambahan, tapi sisanya tetap untuk ujian nasiobal. "Tapi ini kan model-model penyiasatan pungutan, kalau dana ujian nasional sudah turun, jarang pungutan dari siswa yang dikembalikan sekolah," ujarnya.

Kalaupun dana dari pemerintah pusat datang tepat waktu, pungutan tetap tak terelakkan. "Dana itu nggak akan cukup untuk akomodasi pengawas, ini memang dilematis," ujarnya, "Solusinya ya ujian nasioal ditiadakan, maka tidak akan ada masalah-masalah seperti ini."

Selama ini masyarakat, diakui Ade, acap mengadu ke lembaganya mengenai pungutan ini. Namun ketika ditindaklanjuti ke Kementerian Pendidikan, ternyata tidak mendapat sambutan. "Sanksi tidak jelas, model pelanggarannya seperti apa dan cara menghukumnya seperti apa juga tidak ada panduannya," ujarnya.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Faisal Djalal mengingatkan pihak sekolah untuk menghentikan pungutan yang mengatasnamakan operasional Ujian Nasional. Menurut Fasri, seluruh biaya operasional Ujian Nasional ditanggung oleh pemerintah.

Dianing Sari

Sumber: Tempointeraktif.Com