Pungutan Liar, Sejumlah Kepala Sekolah di Bekasi Dilaporkan ke Polisi

31 Juli 2016 Berita Pendidikan


Melakukan pungutan liar pada sejumlah siswa baru di beberapa sekolah di Bekasi, wali murid serempak melaporkan Kepala Sekolah (Kepsek) ke Mapolresta Bekasi Kota.

Seperi dikutip dari jpnn.com para wali murid ini melaporkan Kepsek karena mendapati pungutan biaya masuk. Seperti Heru, warga Wismajaya, Kelurahan Arenjaya, Bekasi, mengaku melaporkan Kepsek SMAN 18 atas dugaan pungli Rp 2.855.000 kepada siswa baru. Ia dan keponakannya masuk melalui jalur umum PPDB online. Namun, bukannya gratis, ia justru dipungut biaya sebesar Rp 2.855.000, dan baru Heru bayarkan Rp 1.050.000 ke sekolah.

Menurut pihak sekolah, uang tersebut merupakan pembayaran uang gedung, seragam, dan SPP selama satu bulan. Bila tidak membayar maka keponakannya dianggap mengundurkan diri.

Mengingat kondisi ekonomi Heru yang berprofesi sebagai buruh serabutan tidak mampu memenuhi tuntutan pihak sekolah tersebut, maka ia melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Tak hanya sampai situ, kisah lainnya dialami oleh warga Arenjaya, Ida yang melaporkan Kepsek SMPN 11 Kota Bekasi karena dugaan pungli sebesar Rp 620 ribu yang ditarik pihak sekolah kepada cucunya. Menurut dia, sang cucu lulus PPDB online melalui jalur afirmasi.

Kejanggalan lain dalam penerimaan siswa baru juga terletak dari nilai siswa. Siswa yang memiliki nilai lebih tinggi justru gagal masuk karena tidak membayarkan setoran uang ke pihak sekolah. Padahal, ada siswa lain yang lolos bersamaan dengan siswa satunya justru memiliki nilai yang rendah yakni hanya 23.5 sedangkan standarisasi NEM di SMPN 11 itu adalah 25.30.

Semoga dengan adanya kasus ini, pemerintah lebih bertindak tegas dan mampu mengawasi sekolah dalam hal penerimaan murid baru serta melarang praktik pungutan liar. Dengan ini, semua lapisan masyarakat pun dapat merasakan pendidikan yang layak untuk masa depan kelak.

Oleh: Faqih F

(Dikutip dari berbagai sumber)