Pungutan Liar, Kemdiknas Sudah Lapor Presiden

28 Juli 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa kesempatan sidang kabinet terkait maraknya pungutan yang dilakukan sekolah di sejumlah daerah. Meski tidak memberikan laporan secara detail mengenai jumlah dan sekolah mana yang terbukti melakukan pungutan liar, pada dasarnya segala kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi pungutan di sekolah selalu dilaporkan kepada Presiden.

Fasli menjelaskan, kebijakan yang dilaporkan kepada Presiden Yudhoyono adalah tentang perintah yang diberikan kepada seluruh pemerintah daerah agar memanggil dan menindaklanjuti sekolah-sekolah yang diduga melakukan pungutan liar. Lebih jauh ia menjelaskan, seluruh pemda sudah diberikan perintah agar semua sekolah yang benar-benar terbukti memungut biaya supaya mengembalikan pungutan itu secara penuh, termasuk dengan sanksi yang harus diberikan jika sekolah tersebut tidak mengindahkan instruksi dari pemerintah pusat.

"Perintah kepada seluruh pemda sudah jelas. Tinggal bagaimana pemda itu menyikapinya," kata Fasli saat ditemui Kompas.com, Rabu (27/7/2011), di Jakarta.

Menurut Fasli, saat ini sudah ada beberapa kota yang sangat responsif menanggapi instruksi dari pemerintah pusat. Ia yakin bahwa instruksi dari pemerintah pusat terkait pungutan liar di sekolah telah dilaksanakan oleh sebagian besar daerah.

"Ada beberapa daerah yang langsung memanggil kepala sekolah, meminta uang pungutan untuk dikembalikan sampai dengan memberikan sanksi. Jadi cukup banyak contoh yang membuat kita yakin jika pemda telah menjalankan instruksi pemerintah pusat," ujarnya.

Fasli melanjutkan, ada kebijakan tertentu yang kita minta agar uang pungutan itu dikembalikan kembali. Mendiknas dan Menteri Dalam Negeri serta seluruh pemda sudah diminta untuk melaksanakan instruksi itu dengan sungguh-sungguh.

"Secara makro, Presiden selalu dilaporkan bahwa perintah untuk mengamankan sekolah negeri agar tidak memungut biaya," kata Fasli.

Sumber: kompas.com