Berita Pendidikan
25 Agustus 2009

Program Pendidikan Gratis Itu Menyesatkan!

Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi terbatas bertajuk Implementasi Pendidikan Gratis dan Mutu Pendidikan di Jawa Barat, Rabu (12/8) di Graha Kompas-Gramedia Bandung. Diskusi diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan Universitas Padjadjaran.

Menurut pengamat pendidikan Mohamad Surya, dilihat dari aspek etimologisnya saja, pendidikan gratis sangatlah kental bermakna politis. Dengan istilah ini, pendidikan itu kesannya menjadi komoditas. Padahal, itu bukan barang dagangan, melainkan proses transformasi, tuturnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI ini pun melihat, implementasi program pendidikan gratis yang dijalankan satu tahun ini penuh persoalan. Bagi para pemimpin, ini menjadi komoditas yang manis, tetapi sebaliknya bagi para pelaksana di lapangan.

Sekolah jadi kerepotan, kepala sekolah dibuat pusing, sementara operasional rutin terus berjalan. Selanjutnya, malah terjadi kucing-kucingan, pelanggaran yang seolah-olah terselubung, ucap mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jabar ini.

Dalam rapat DPD beberapa waktu lalu, Surya pernah meminta agar iklan-iklan pendidikan gratis, termasuk spanduk yang ada di sekolah dicabut. Sebab, ini dianggap justru menyesatkan publik. Selain itu, dikhawatirkan hal tersebut ikut memicu penurunan mutu pendidikan.

Yang perlu dilakukan pemerintah sebetulnya mengajak masyarakat sadar pentingnya sekolah, bahwa menyekolahkan anak itu termasuk kewajiban, jangan mengiming-imingi dengan sekolah gratis, tuturnya.

Jauh dari ideal

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung Dana Setia bahkan dengan tegas mengatakan, pendidikan gratis adalah istilah kampungan. Tidak ada itu yang namanya sekolah gratis, tuturnya.

Pada kenyataannya, lanjut Dana, subsidi biaya operasional yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah masih jauh dari ideal. Hanya sepersepuluh dari kebutuhan ideal.

Yang perlu juga diperhatikan dari konstitusi adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pendidikan bermutu. Jangan lantas karena pendidikan gratis hal ini jadi diabaikan. Pentingnya akses pendidikan dasar dan mutu adalah satu napas, tutur Jaja A Jayus, dosen Fakultas Hukum Unpas.

Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah dirasakan bahwa kebijakan pendidikan gratis sebetulnya merupakan sebuah dilema besar. Kami yang jadi bulan-bulanan, dana sekian triliun harus bisa cukup tidak cukup untuk operasional sekolah. Padahal sebetulnya, jika ingin mutu meningkat, tidak masuk akal sekolah gratis, tutur Abur Mustikawanto dari Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Sumber: KOMPAS.COM

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris