Program Bebas Anak Jalanan Dimulai di Jakarta

29 Juli 2010 Berita Pendidikan


BANDUNG - Kementerian Sosial kini sedang menyiapkan program bebas anak jalanan. Program ini akan dimulai dari Jakarta mulai 2011 nanti. "Mudah-mudahan akhir 2012 bisa ditangani" kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Bandung, Selasa (27/7).
Salim menargetkan, program itu bisa melibatkan banyak pihak. Dari LSM hingga orang tua. "Setelah kami lakukan assesment banyak anak-anak di jalanan itu yang mendorong orang tua juga, katanya.

Kemiskinan disebut Salim sebagai alasan dominan yang menyebabkan anak-anak berada di jalanan. Dengan begitu, lanjutnya, pemberdayaan untuk pencapaian target itu tidak hanya ditujukan pada anak-anaknya tapi juga orang tuanya. Perlu banyak instansi untuk penyelesaian ini, kata Salim.

Salim mengatakan, kementeriannya tengah menyiapkan naskah perjanjian dengan kementerian lainnya untuk program itu. Misalnya, anak jalanan berusia kurang dari 15 tahun, diharapkan hanya berada di rumah singgah sampai 3 bulan saja. Setelah itu mereka disalurkan untuk masuk lembaga pendidikan.

Menurutnya, kerjasama antar kementerian dengan pemerintah daerah dibutuhkan untuk memastikan program itu berjalan. Setelah masuk lembaga pendidikan, seperti pesantren dan sebagainya yang menanganinya bukan kita lagi tapi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kata Salim.

Menyerahkan anak jalanan ke panti menjadi pilihan terakhir. Penyelesaian persoalan anak yang terbaik adalah menyerahkan pada keluarganya. Home care itu paling sehat, anak tidak bisa dipisahkan dengan orang tua, orang tua harus bertanggungjawab, kata Salim.

Salim mengatakan, setahun kementeriannya menargetkan bisa mengadvokasi sampai 50 ribu anak per tahunnya. Dengan cara itu, diharapkan per 2014 target bebas anak jalanan bisa tercapai.

Hanya saja, papar Salim, persoalan anak di Indonesia tidak hanya sebatas anak jalanan. Tapi juga anak yang berhadapan dengan hukum, anak anak terlantar, anak kekurangan gizi dan lain sebagainya. Itu realitanya, katanya.

Salim mengatakna, saat ini anggaran khusus untuk penangan anak di Kementerian Sosial baru menjangkau 4 persen dari total 5,4 juta anak terlantar di seluruh Indoensia. Atau setara dengan 160 ribu anak per tahunnya. Dia berharap, dengan terbitnya Inpres 3/2010 tentang pembangunan berkeadilan yang lahir lewat pertemuan di Istana Tampak Siring, anggaran kementeriannya bisa didongkrak.

Pada 2011 dia menargetkan anggaran Kementerian Sosial bisa menembus Rp 6 triliun dari target anggaran Rp 8 triliun dengan terbitnya Inpres itu. Tahun ini anggaran Kementerian Sosial baru mencapai 4,2 triliun.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Enny Heryani Ratnasari mengatakan, pemerintah Jawa Barat harus bersiap menghadapai rencana itu. Kami akan melakukan kajian, akan disampaikan proposal bagaimana mengantisipasi DKI Bebas anak jalanan 2011, katanya.

Enny mengatakan, daerah Jawa Barat serta Banten harus bersiap menghadapi rencana itu. Dia khawatir, membebaskan Jakarta dari anak jalanan bakal berimbas ke daerah penyangga Jakarta. Ini seperti mengalihkan permasalahan, mungkin bebas di DKI tapi bagaimana dengan Jawa Barat dan Banten, itu baru kekhawatiran kami, katanya.

Dia beralasan, Jakarta terhitung siap untuk menjalankan program itu karena telah memiliki Peraturan Daerah yang memberikan larangan bagi yang memberi uang pada anak jalanan, selain yang menerimanya. Tidak semua kabuapten/kota di Jawa Barat punya peraturan daerah semacam itu.

AHMAD FIKRI

Sumber: tempointeraktif.com