Ponpes dan Madrasah Direncanakan Jadi Status Negeri

8 Januari 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berencana menjadikan status negeri bagi lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, bahkan tak tertutup juga madrasah. Pemberian status negeri ini ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan keagamaan dan pembiayaan pendidikannya.

''Selama ini, pondok pesantren itu adalah inisiatif masyarakat. Sekarang, pemerintah tinggal meningkatkan kualitas dari lembaga pendidikan itu, antara lain dengan menegerikan. Kalau sudah dinegerikan, dari sisi pembiayaan sudah tidak ada masalah lagi,'' kata Menag Suryadarma Ali di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (08/01).

Dikatakannya, sekarang lebih dari dari 16.000 pesantren yang tersebar di seluruh tanah air. Selama ini, memang status pondok pesantren lebih banyak dikelola swasta. Bahkan, katanya, bisa didata bahwa 100 persen pondok pesantren adalah dikelola swasta. ''Jadi itu inisiatif masyarakat kembangkan pesantren. Kalau madrasah itu adalah negeri dan swasta. Tapi prosentase terbesar madrasah ada di swasta. Negerinya kira kira cuma 10 persen saja.''

Pengembangan lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren itu dinilai penting. Hal itu terkait dengan pengembangan kualitas para siswa dan santri yang dihasilkan dan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang baik.

Dikatakannya pula, ada keterkaitan antara pengembangan pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang dikelola kementerian agama seperti madrasah. ''Peningkatan kualitas bukan dari sisi pengetahuan agama dan pelajaran lain, tapi juga dari sisi keterampilan hidup untuk para siswa. Itu yang dikembangkan.''

Untuk tujuan itu, tentunya perlu adanya pelatihan dan penambahan pelajaran terkait dengan keterampilan. Khusus yang menjadi fokus adalah pengembangan keterampilan terkait dengan usaha mikro dan menengah. Pendidikan inilah yang terus ditingkatkan.

''Target peningkatan belum sampai ke sana. Dari sisi pembiayaan kami serahkan pada KementerianKkoperasi, dan kepada pihak pesantren yang tahu kebutuhan mereka dan dari sisi Menteri Agama. Itu adalah kurikulum yang berkaitan dengan ketrampilan usaha diteruskan,'' jelasnya. dewi mardiani/pur

Sumber: Republika Online