Politik Lokal Bisa Ganggu Penyaluran Dana BOS

12 Oktober 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Pemerintah khawatir mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahun 2012 terpengaruh dinamika politik lokal. Kekhawatiran muncul mengingat dana BOS akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi lalu ke rekening sekolah. Jika hubungan pemerintah provinsi dan DPRD tidak harmonis, pengesahan APBD diyakini akan terlambat.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengemukakan hal itu, Selasa (11/10), di Jakarta. Kami khawatir dinamika politik itu memengaruhi penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), ujarnya.

Pemerintah pusat, kata Nuh, tidak bisa membuat peraturan perundangan yang bisa menjadi acuan dasar penyaluran dana BOS yang harus dipatuhi pemerintah daerah karena alasan otonomi daerah.

Oleh karena itu, pemerintah pusat hanya bisa melakukan penguatan di bidang manajemen dan organisasi. Dibandingkan dengan mekanisme penyaluran sebelumnya, mekanisme kali ini lebih mempermudah pengawasan penyaluran. Ini disebabkan pemerintah pusat hanya perlu mengawasi 33 provinsi dan bukan 497 kabupaten/kota seperti pada mekanisme sebelumnya.

Hubungan eksekutif dan legislatif di daerah harus harmonis dan komitmen mengutamakan penyaluran BOS supaya tidak terlambat lagi tahun depan, kata Nuh.

Jika keterlambatan penyaluran dana BOS masih saja terjadi tahun depan, tidak menutup kemungkinan daerah akan dikenai sanksi finansial berupa pemotongan dana nonpendidikan.

Menanggapi kekhawatiran pemerintah, anggota Komisi X DPR, Hetifah Sjiafudian, mengingatkan perlunya memperkuat mekanisme pengawasan dana hingga sampai ke sekolah. Mekanisme baru itu diakuinya bisa lebih menjamin penyaluran dana yang lebih cepat dan mengantisipasi penyimpangan.

Meski demikian, lanjut Hetifah, pemerintah harus memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi yang transparan. Pemerintah telah berjanji akan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah segera setelah APBN 2012 disahkan.
Proses penyaluran dan penggunaan dana BOS itu harus bisa diakses oleh masyarakat sehingga tahu betul uangnya dipakai untuk apa, ujarnya.

Sumber: kompas.com