Penyimpangan PPDB Terbanyak di Jawa Barat dan Banten

15 Juli 2017 Berita Pendidikan


Pada pelaksanaan PPDB (pendaftaran peserta didik baru) 2017/2018 telah terjadi penyimpangan 48%, terutama dalam hal zonasi sekolah. Penyimpangan terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu disampaikan Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto pada konferensi pers tentang PPDB di Kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Temuan itu, berdasarkan 240 laporan yang masuk ke Unit Pelayanan Biro Komunikasi Layanan Masyarakat dan Posko Pengaduan Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Dalam masalah zonasi, ada orang tua yang protes karena nilai pelajaran anaknya bagus secara akademik, tapi tidak diterima di sekolah karena penerapan zonasi.

Pengaduan lain ialah praktik pungutan liar (pungli), surat keterangan tak mampu bodong yang digunakan orangtua mampu yang berpura-pura tidak mampu, serta jual beli kursi. Soal pungli, Daryanto meminta orangtua melaporkan ke dinas pendidikan setempat. Kami siap bekerja sama dengan kepolisian dan tim saber pungli. Saat ini kami sedang menyelidiki sekolah di Sumatra Selatan yang diduga memungut sumbang-an berkisar Rp5 juta lebih.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan akan mengumpulkan kepala dinas pendidikan provinsi dalam waktu dekat untuk mengumpulkan masukan dan evaluasi dalam persoalan zonasi di setiap daerah. Hamid mengakui server di beberapa titik ada yang tidak responsif bahkan macet sehingga menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat pun, curiga pendaftaran diubah ke cara manual.

Kekisruhan dalam PPDB masih terjadi di beberapa sekolah di sejumlah daerah. Persoalan yang muncul masih seputar pungli, juga harga seragam yang tidak sama. Di Jawa Timur, dinas pendidikan setempat meminta sekolah mengembalikan pungutan kepada orangtua siswa yang diterima di sekolah.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)