Penghapusan Guru Honorer di Bekasi Dapat Mengakibatkan Krisis Guru

9 Februari 2015 Berita Pendidikan


Ketentuan penghapusan guru honorer di Kota Bekasi perlu dikaji ulang. Menyangkut kebijakan pemerintah pusat menghilangkan status honorer diganti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebab, saat ini tenaga pengajar kota tersebut didominasi honorer.

Ketua Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kota Bekasi, Dini Prihandir mencontohkan SMKN 5 Bekasi terdapat 60 guru, 15 di antaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 tenaga kontrak, dan 42 guru honorer.

Sejak tahun sebelumnya, kota Bekasi kekurangan guru berstatus PNS. Kota Bekasi masih membutuhkan lebih dari 1.000 guru berstatus PNS. Oleh sebab itu, kebijakan penghapusan guru honorer tersebut, tak ada lagi guru yang mengajar di Bekasi.

"Di Kota Bekasi 75 persen adalah guru honorer murni Perbedaan gajinya jika TKK gajinya perbulan 600 ribu tapi tak ada tunjangan dari pemkot, sedangkan honorer dihitung perjam mengajar," ungkapnya

Menurut seorang guru honorer di Bekasi Utara, untuk mendapatkan status PPPK mereka harus melakukan tahapan seleksi dahulu. jika dalam proses seleksi status PPPK gagal, maka dipastikan guru honorer kehilangan status dan pekerjaan.

Dini mengatakan, kebijakan penghapusan guru honorer tersebut dapat kembali dikaji ulang karena menyangkut kesejahteraan guru honorer dan TKK.

Oleh: Feliciany H T
(Dikutip dari berbagai sumber)