Pengelolaan BOS Dilimpahkan ke Daerah

20 Agustus 2010 Berita Pendidikan


JAKARTA - Anggaran dan pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) akan langsung diserahkan ke setiap daerah mulai 2011. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan BOS selama sekitar empat tahun, mekanisme pengelolaan BOS di daerah dinilai sudah relatif mapan.

Pelimpahan anggaran dan pengelolaan BOS dilakukan untuk memotong mata rantai birokrasi sehingga BOS tidak lagi terlambat diterima oleh sekolah. Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai memberikan penghargaan kepada Peraih Prestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu (18/8/2010) kemarin di Jakarta.

Lebih baik sejak awal anggaran sudah langsung dialokasikan ke daerah sehingga tidak ada lagi alasan keterlambatan pencairan dana akibat penyaluran pusat ke daerah, kata Nuh.

Meski dilimpahkan, Kementerian Pendidikan Nasional tidak akan melepaskan tanggung jawab dan tetap mengawasi pengelolaan anggaran BOS secara berkala. Pasalnya, Nuh mengaku menemukan penggunaan anggaran BOS yang tidak sesuai peruntukan sebesar 2-3 persen, tetapi masih terkait dengan urusan sekolah.

Kasus-kasus penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan antara lain pembelian sepatu untuk siswa kurang mampu. Variasi kebutuhan di lapangan beragam. Ini bukan korupsi. Bukan tindak pidana karena tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, ujarnya.

Nuh juga mengimbau agar pencairan BOS tak ditunda-tunda karena alokasi penggunaan BOS sudah jelas dan sudah ada petunjuk pengelolaan yang rinci. Selain BOS, Nuh juga berharap daerah bisa cepat mencairkan tunjangan profesi guru, apalagi karena anggarannya sudah ada dan peruntukannya sudah jelas. (LUK/GAL)

Sumber: edukasi.kompas.com