Pengawasan UN Dinilai Berlebihan

6 April 2010 Berita Pendidikan


Dewan Perwakilan Rakyat RI menilai pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 beberapa waktu lalu, terlalu berlebihan sehingga dikhawatirkan berdampak psikologis terhadap peserta ujian.

Meski persiapan untuk menyelenggarakan UN tahun ini relatif lebih baik, ternyata pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis, kata Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan III di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin kemarin.

Dia juga mengatakan, penyelenggaraan UN beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu fokus perhatian DPR, sebab muncul sejumlah permasalahan. Di antaranya soal ujian tertukar dan rusak, kekurangan soal ujian, serta terlambatnya pencairan dana operasional bagi pelaksanaan UN.

Atas keterlambatan itu, sekolah menggunakan dana talangan. Terlepas dari wacana mengenai urgensi UN sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar di dunia pendidikan, Dewan sangat berharap agar di masa mendatang dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi secara kualitatif, ujarnya.

Pembatalan UU BHP

Pada kesempatan itu, Marzuki menambahkan, pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang BHP oleh MK dan uji materi terhadap pasal-pasal tertentu UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga menjadi perhatian utama Komisi X DPR RI.

UU BHP dianggap oleh MK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28 ayat (1) dan pasal 31. Yang menjadi perhatian MK terhadap UU BHP adalah ketentuan tentang penyeragaman pendidikan serta ketentuan agar BHP dikelola dengan dasar mandiri dan dengan prinsip nirlaba. Hal ini akan menyulitkan perguruan-perguruan tinggi di daerah, tandasnya.

Sebab, lanjut dia, di daerah akan muncul kesulitan mendapatkan sumber dana mandiri. Terkait dengan pembatalan tersebut, Marzuki menyatakan pihaknya telah menunjuk kuasa hukum DPR.

Mereka terdiri atas sejumlah anggota dari Komisi DPR yang membidangi permasalahan hukum dan beberapa anggota yang terkait pada saat UU tersebut dibahas oleh DPR. Pimpinan DPR berharap agar para anggota yang mendapat tugas untuk memberikan keterangan di MK dapat memenuhi tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. (H28-45)Sumber: Suaramerdeka.Com