Pendamping BOSDA Dikeluhkan

3 Desember 2009 Berita Pendidikan


Persoalan pengalokasian dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang harus ditanggung kabupaten dan kota di Jatim dikeluhkan.

Sebagian besar daerah mengaku tidak sanggup menyediakan dana pendamping bantuan operasional pendidikan daerah khusus madrasah. Padahal, tanpa dana pendamping itu, anggaran dari provinsi tidak cair. Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil II Jatim, Mahdi, menuturkan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan keberatan dengan keharusan penyediaan dana pendamping. Tanpa dana pendamping, alokasi dana dari Pemprov Jatim itu tidak dicairkan. Pasuruan keberatan harus menyediakan Rp 30 miliar dan Probolinggo Rp 19 miliar, ujarnya.

Pemerintah kedua kabupaten itu kerepotan karena Pemprov baru menawarkan saat APBD hampir selesai disusun. Selain itu, kemampuan anggaran juga terbatas. Pemkab Probolinggo mengaku harus menghapus beberapa SKPD kalau dana pendamping harus disediakan. Dana itu hanya ada bila operasional beberapa SKPD dihapus sama sekali, imbhnya. Sementara anggota DPRD Jatim dari Dapil IX, Agus Maimun, mengungkapkan hal senada. Di dapilnya, keberatan terutama dari Tuban. Mereka kesulitan menyediakan dana belasan miliar untuk pendamping, ujarnya.

Namun, pemkab dalam posisi dilematis bila tidak menyediakan dana. Jika dana Bosda tidak cair, warga akan susah karena subsidi pendidikan berkurang. Kami tahu program Bosda bagus dan seharusnya dianggarkan. Tetapi, persiapan program ini amat buruk, tutur dia. Mahdi dan Agus khawatir banyak daerah menolak. Penolakan mengakibatkan dana tidak cair dan harus dikembalikan ke kas daerah. Kalau sampai kembali ke kas daerah, sekali lagi rakyat tidak merasakan manfaat APBD, tandas Mahdi.

sumber: dutamasyarakat.com