Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar

6 September 2017 Berita Pendidikan


Pemerintah tengah menggenjot peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, hingga kini tercatat lebih dari 19 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sedang dalam proses penyaluran kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dari angka tersebut, target penyaluran yang dilakukan oleh Kemendikbud sebanyak 17, 9 juta siswa serta Kementerian Agama 1,8 juta siswa. Hal tersebut ditujukan agar anak-anak tersebut bisa memperoleh akses ke lingkungan pendidikan, baik formal maupun nonformal, kelak.

Untuk Program Indonesia Pintar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.344,2 miliar. Dan dalam pemanfaatan anggaran Kemendikbud 2018, dana tersebut termasuk dalam nilai program dan manajemen penyaluran KIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Diketahui, data anak-anak penerima PIP, yang memiliki rentang usia enam tahun hingga 21 tahun, diperoleh oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari hasil pendataan Kementerian Sosial untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Berdasarkan laporan pelaksanaan PIP per 27 Agustus 2017, disebutkan bahwa data total alokasi penyaluran dana PIP ditujukan pada 17.927.308 anak. Dari data itu, dana untuk sebanyak 13.356.424 juta anak, atau 74,50 persen dari total target penerima dana PIP, telah disalurkan. Sedangkan, dari dana yang telah disalurkan, sebanyak sekitar 16,78 persen di antaranya, telah dicairkan oleh 2.251.586 siswa yang berhak.

Selain pencairan dana PIP, pemerintah juga menggelar berbagai strategi lain demi meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Termasuk, rekrutmen sebanyak 6.296 guru garis depan pada 2016, sebelumnya 797 guru pada 2015. Dari besaran anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN 2018 yang mencapai Rp440,9 triliun, alokasi dibagi atas dana pusat Rp146,6 triliun, transfer daerah Rp279,3 triliun, dan pembiayaan Rp15 triliun. Dari total belanja pusat anggaran fungsi pendidikan, sebesar 9,1 persen di antaranya merupakan anggaran Kemendikbud, atau sebesar Rp40,09 triliun. Dengan anggaran tersebut, pemerintah pusat melakukan pemanfaatan untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, yang berupa akreditasi sekolah, laboratorium dan ruang praktik, perpustakaan, UKS, peralatan pendidikan, dan pengembangan karakter, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,663,6 miliar.

Effendy menanambahkan, selain itu juga untuk dialokasikan untuk peningkatan akses pendidikan, berupa rehabilitasi, pembangunan USB dan RKB, dan revitalisasi, sebesar Rp3,497,6 miliar. Lalu, penguatan vokasi Rp1,791,1 miliar, dan penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan sebesar Rpp475,2 miliar.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)