Pemerintah Kucur Rp 6,9 Miliar untuk Pendidikan Usia Dini di Sumatera Barat

23 April 2010 Berita Pendidikan


TEMPO Interaktif, Padang - Sumatera Barat tahun ini mendapat dana Rp 6,980 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dana ini akan dibagikan ke ratusan lembaga PAUD yang ada di 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dan akan diutamakan untuk daerah korban gempa.

Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Sumatera Barat Jonhny Nurdin, Kamis (22/4), mengatakan lembaga yang akan mendapat dana terdiri dari program PAUD untuk kelompok belajar, pembentukan Tempat Penitipan Anak, bantuan untuk kelembagaan PAUD, bantuan untuk PAUD unggulan serta bantuan untuk PAUD di daerah terpencil.

Johny mengatakan, bentuk bantuan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya bantuan diberikan per lembaga, untuk tahun ini bantuan akan diberikan berdasarkan jumlah anak yang dididik.

Kalau dulu misalnya PAUD kelompok bermain mendapat Rp 25 juta per lembaga, kalau saat ini akan dihitung Rp 1,2 juta per anak di lembaga itu, minimal untuk 10 anak dan maksimal 17 anak, tergantung kesanggupan lembaga PAUD menyediakan fasilitas belajar untuk anak-anak PAUD, terangnya.

Untuk PAUD daerah terpencil akan diberikan dana bantuan yang lebih besar, setiap anak dibantu Rp 2,4 juta. Ini untuk merangsang pembentukan PAUD di daerah terpencil di Sumatera Barat seperti di Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Padang Pariaman. "Kita juga akan utamakan bantuan untuk PAUD di daerah korban gempa seperti di Padangpariaman," kata Johny.

Menurut dia, bantuan untuk lembaga PAUD dari pemerintah sangat penting sebab lembaga PAUD ini kadang hidup kadang mati kekurangan dana operasional karena masih susah meminta dana partisipasi dari orang tua anak. Padahal pendidikan anak di usia dini terutama untuk anak usia 0-4 tahun amat penting karena masa emas perkembangan anak ada pada masa itu.

Untuk pengajuan proposal bantuan PAUD langsung dikirim ke Dinas Pendidikan di Sumatera Barat dan batas akhir hingga 30 April 2010. Lembaga PAUD harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas, NPWP, memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan kabupaten dan kota serta memiliki rekening bank atas nama lembaga.

Sumber: tempointeraktif.com