Pemerintah Didesak Hentikan Ujian Nasional

15 April 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum bersama perwakilan guru dan orang tua murid mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung tahun 2009 yang melarang Pemerintah melaksanakan Ujian Nasional sebelum syarat-syarat perbaikan pendidikan dipenuhi. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2011.

"Penuhi dulu sarana dan prasarana, kualitas guru dan akses informasi, baru laksanakan UN," kata Edi Halomoan Gurning, pengacara publik dari LBH, ditemui di halaman pengadilan, seusai mengajukan permohonan. Menurut mereka pendidikan di Indonesia belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah. Masih banyak guru-guru yang harus mengajar tiga kelas sekaligus. Menurutnya kalau mau fair perlu dibuat standarisasi pendidikan yang sama.

Ketika ditanya tentang permohonan yang kejar-kejaran dengan pelaksanaan UN SMA pada 18-24 April 2011, Halomoan mengatakan, "Kami pikir pemerintah berniat baik."

Amir Hamzah, guru SMA 23 Jakarta Barat menilai pelaksanaan UN sebagai bentuk pembangkangan pemerintah terhadap putusan MA. "Stop dulu ujian nasionalnya. Ini menandakan pemeritah tidak beritikad baik," tegas Halomoan.

Sumber: tempointeraktif.com