Pemerintah Akan Taati Putusan MK

1 April 2010 Berita Pendidikan


Kementerian Pendidikan Nasional menyatakan akan menaati keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 mengenai Badan Hukum Pendidikan. "Pemerintah akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi," kata Menteri Pendidikan Muhammad Nuh saat jumpa pers di gedung Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta, Rabu (31/3).

Menurut dia, uji materi adalah hak konstitusional masyarakat. Karena itu pihaknya tidak merasa keberatan dengan dicabutnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan itu. Menteri juga mengajak berbagai pihak untuk menerima keputusan ini dengan lapang dada. "Jangan dipertentangkan pemerintah dengan MK," kata dia.

Menindaklanjuti keputusan MK, tambah Nuh, Kementerian Pendidikan akan segera meninjau ulang berbagai peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Semenjak disahkan lebih setahun lalu, pemerintah telah menyusun berbagai aturan turunan. "Berbagai aturan turunan itu harus segera kita selaraskan."

Putusan MK ini mempengaruhi operasional beberapa perguruan tinggi negeri yang telah menjadi Badan Hukum Pendidikan. Menteri Nuh menyebutkan sudah ada rektor yang menanyakan kelanjutan penyelenggaraan pendidikan kepada dirinya. "Beberapa rektor sudah bertanya kepada saya mengenai tindak lanjut kementerian," kata dia.

ANTON WILLIAM

Sumber: Tempointeraktif.Com