Berita Pendidikan
12 November 2009

Pemerataan Guru, Disdik Harus Tegas

Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, harus tegas jika ingin menyelesaikan persoalan pemerataan guru. Bagi guru yang tidak bersedia ditempatkan di daerah terpencil harus diberi sanksi, kalau perlu dipecat.
Demikian dikatakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 9 Bandar Lampung Bambang Suprapto kepada Lampung Post di ruang kerjanya, Rabu (11-11). Hal itu terkait dengan lepas tangannya semua pihak untuk pemerataan guru di daerah terpencil. Akibatnya terjadi ketimpangan, guru menumpuk di perkotaan dan terjadi kekurangan guru di daerah.

"Kami ini, guru, pada dasarnya bekerja menjalankan kewajiban kepada negara. Atas dasar itu, tentunya akan bersedia untuk bekerja dan ditempatkan di mana pun," kata dia.

Namun persoalannya, kata Bambang, apakah Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan untuk meredistribusikan guru di Lampung memiliki ketegasan untuk menegakkan semua peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Jika pendistribusian guru tidak dilakukan, yang terjadi guru di daerah berlebih dan akan mengalami kekurangan jam mengajar. Padahal, menurut dia, sesuai Permendiknas No. 39 Tahun 2009 mewajibkan guru mengajar 24 jam/minggu.

Kekurangan jam mengajar ini, menurut Bambang, menyebabkan beberapa guru yang lulus sertifikasi terancam tidak menerima tunjangan profesi. Padahal, mereka telah bersusah payah menyusun portofolio sebagai sarat mendapatkan sertifikat.

"Jangankan yang mengalami kekurangan jam mengajar, teman-teman saya yang telah memiliki sertifikasi dan cukup jam mengajar pun hingga kini belum memperoleh tunjangan profesi," kata dia.

Bambang memaparkan kini SMAN 9 memiliki 87 orang tenaga guru dan 60 persen di antaranya telah lulus sertifikasi. Ia menjelaskan jika dikalikan antara jumlah jam mengajar setiap minggu dan jumlah rombongan belajar, kemudian hasilnya dibagi 24 jam, akan diperoleh jumlah guru ideal pada sebuah sekolah.

"Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa hampir semua mata pelajaran, seperti Kimia, Fisika, Matematika, dan mata pelajaran lainnya mengalami kelebihan guru," kata Bambang.

Untuk mengantisipasi persoalan di atas, pemerintah, menurut Bambang, telah memiliki beberapa alternatif penyelesaian. "Guru yang mengalami kekurangan jam mengajar dapat menjadi guru honorer di sekolah lain, dengan sarat tetap memiliki beban mengajar minimal enam jam di sekolah asal," kata Bambang.

Selain itu, sekolah juga dapat melakukan sistem team teaching kepada guru bersangkutan, yakni satu kelas diajar oleh dua orang guru secara bersamaan. "Namun, sistem ini menjadi alternatif terakhir, dan bisa dilakukan di rombongan belajar dengan kondisi tertentu, seperti jumlah murid berlebih," kata dia.

Bambang mengusulkan selain ketegasan, pemerintah dapat lebih ketat lagi dalam menyertifikasi seorang guru. Selain kewajiban menyusun portofolio, kebijakan ini juga harus melihat masa pengabdian, golongan pangkat, dan jumlah jam mengajar seorang guru. MG14/S-2

Sumber: Lampungpost.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris