Parlemen Sayangkan Pembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

6 April 2010 Berita Pendidikan


Wakil Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Rully Chairul Azwar menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang No 29 Tahun 2009 mengenai badan Hukum Pendidikan. Menurut dia prinsip beleid Badan Hukum Pendidikan itu untuk tanggung jawab akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi negeri.
"Mungkin ada yayasan pendidikan yang belum ikhlas kalau ada pemisahan aset," kata Rully di Jakarta, Senin (5/04). UU Badan Hukum pendidikan, menurut dia, akan mewajibkan seluruh bentuk badan hukum pendidikan memisahkan aset negara dan aset pribadi. "Kalau ada anggapan UU ini liberal, saya rasa tidak, karena ada ketentuan pemerintah harus membantu tiap satuan pendidikan."

Mahkamah Konstitusi pekan lelu membatalkan UU BHP itu dalam sidang yang digelar pada 31 Maret 2010. Menurut MK Beleid itu dinyatakan tak lagi berlaku karena menimbulkan sederet permasalahan baru dalam dunia pendidikan dan melanggar sejumlah ketentuan dalam konstitusi.

Rully berpendapat, karena Undang-undang ini sudah dibatalkan Mahkamah, maka harus segera diatasi pasal-pasal penting dalam hal transparansi dan tata kelola. "Sepanjang tidak ada penyeragaman badan hukum pendidikan, harus dibuat aturan baru," tegas Rully.

Dia menyatakan akan bertemu dengan Mahkamah Konstitusi pada Rabu mendatang untuk menanyakan putusan tersebut. "Rabu siang kami akan berkonsultasi dengan Mahkamah, mengenai latar belakang landasan dan putusan pembatalan UU No.9 Tahun 2009 itu," ujar dia.

Setelah bertemu dengan Mahkamah, anggota dewan akan mengundang Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh beserta jajarannya untuk persiapan mengatasi sejumlah status Perguruan Tinggi Negeri, seperti adanya 7 perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan satu perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Pendidikan. Kemudian setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, kata Rully: "Sekitar tanggal 15 April kami akan bertemu 7 BHMN, Majelis Rektor dan perguruan tinggi yang berbadan hukum yayasan."

Bagi ketujuh universitas berstatus BHMN dan satu universitas BHP, Ia menyarankan, pemerintah segera membuat peraturan pemerintahnya dahulu. "Kalau badan hukum pendidikan tidak ada, perlu payung hukum lain, tapi yang tidak bertentangan dengan aneka badan hukum yang sudah dimiliki satuan pendidikan," urai anggota Fraksi Golongan Karya ini.

DIANING SARI

Sumber: Tempointeraktif.Com