Berita Pendidikan
23 Oktober 2009

Pak Mendiknas, Masalah Pendidikan Harus Tuntas, Taaasss...

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak "pekerjaan rumah" (PR) berikut persoalan yang mengiringinya untuk dituntaskan oleh Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang baru periode 2009/2014.

Demikian hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Education Forum Suparman di Jakarta, Kamis (22/10). Suparman mengatakan, sebagai seorang teknokrat dengan latar belakang yang minim mengenai dunia pendidikan, Mendiknas baru di Kabinet Indonesia Bersatu II itu membutuhkan wakil yang benar-benar seorang pakar pendidikan.

"Harus ada yang mengimbanginya, sehingga setiap kebijakan yang dilahirkannya punya landasan kuat bagi kebutuhan dunia pendidikan, harus aspiratif dan tidak lagi tidak sepihak," ujar Suparman.

Suparman khawatir, tanpa wakil yang memahami kondisi pendidikan nasional, permasalahan dan solusi yang tepat, kualitas pendidikan nasional akan semakin mundur.

"Sudah tentu terkejut, tidak ada yang menyangka dia (Muhammad Nuh) ada di posisi ini dan saya khawatir dia tidak memahami berbagai persoalan yang selama ini belum juga selesai, sementara persoalan itu perlu segera dituntaskan," ujarnya.

Adapun persoalan utama dan prioritas untuk diselesaikan oleh Mendiknas antara lain adalah problematika Ujian Nasional (UN), program sertifikasi guru dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik, serta permasalahan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

"Setidaknya untuk 100 hari pertama jabatannya, masalah pendidikan yang begitu komplikatif ini tuntas, baik itu masalah sertifikasi yang harus diperjelas, revisi ujian nasional oleh BSNP dan pengembalian otonomi pada satuan pendidikan, dan meninjau aturan Sisdiknas yang mengatur soal SBI dan RSBI, itu kalau dia memang mau memperbaiki dunia pendidikan kita," ujarnya.

Mercusuar
Sementara itu, di mata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung, posisi Mendiknas dan departemen yang dipimpinnya harus mampu menjadi mercusuar bagi berbagai departemen lain yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II ini.

Untuk itu, kata Rocky, dengan latar belakang yang ada, sosok Mendiknas baru ini tak cukup hanya memandang pendidikan nasional melalui perspektif teknis, melainkan juga humaniora.

"Perspektif teknis dibutuhkan membuat proyeksi mengenai berbagai akumulasi ilmu pengetahuan selama lima tahun ke depan," ujar Rocky. "Untuk itu harus dibarengi perspektif humaniora, agar pendidikan juga benar-benar berfungsi untuk kehidupan," lanjutnya.

Ricky menambahkan, dengan kedua perspektif tersebut, pendidikan nasional diharapkan bisa berada di puncak mercusuar, menjadi leader bagi berbagai kebijakan di departemen lainnya. "Kebijakan politik, arah demokrasi, sosial dan ekonomi, semua itu bersumber dari strategi pendidikan nasional yang dimasukkan dalam kurikulum," ucap Rocky.

Tanpa landasan humaniora, tambah Rocky, pendidikan nasional hanya akan menjadi semacam perangkat teknis yang tidak bernyawa. "Tak berguna, sebab ide tentang pendidikan itu bukan semata menyusupkan software pada anak-anak kita, melainkan harus diperlihatkan fungsinya untuk kehidupan mereka di masa depan," tambahnya.

LTF
Sumber: Kompas.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris