Ombudsman Endus Kecurangan di PPDB 2017

1 Agustus 2017 Berita Pendidikan


Ombudsman RI menyoroti adanya penyimpangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ombudsman menemukan adanya kesepakatan tidak tertulis maupun tertulis antara pihak sekolah dengan instansi tertentu mengenai kuota khusus calon peserta didik yang merupakan anak pegawai. Salah satu pimpinan Ombudsman RI, Ahmad Suaedi, mengimbau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindak tegas para siswa yang diterima melalui jalur tersebut. Pasalnya, hal ini mengakibatkan maladministrasi dan ketidakadilan karena mengurangi jatah siswa yang berhak.

Penerimaan siswa yang masuk secara tidak sah, misalnya diterima karena jabatan dan lainnya harus dibatalkan. Suaedi menilai kendati menyalahi petunjuk teknis (juknis) PPDB, siswa tidak begitu saja dikeluarkan dari sekolah. Pemerintah juga harus memfasilitasi agar siswa tersebut tetap menerima pendidikan sesuai jenjang sekolah formal. Suaedi menyarankan, siswa yang diterima tidak sesuai prosedur agar ditransfer ke sekolah lain sesuai dengan kemampuan akademik dan zonasinya. Disalurkan sesuai dengan peraturan yang ada, jadi bukan berarti tidak sekolah.

Ombudsman mencatat, dalam PPDB 2017 masih terjadi campur tangan para pejabat daerah dan orang-orang tertentu untuk mempengaruhi atau memaksa sekolah menerima anak didik dari pihak tertentu. Banyaknya maladministrasi yang terjadi, ini disebabkan belum efektifnya pengelolaan pelaporan di masing-masing sekolah atau dinas sebagai tempat aduan masyarakat jika menemukan kejanggalan dalam PPDB, terutama di daerah. Jadi belum ada yang menuntun masyarakat ke mana harus melaporkan jika menemukan penyimpangan.

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)