Berita Pendidikan
5 November 2009

Mutu Pendidikan Aceh Lampu Merah

ACEH UTARA - Pakar pendidikan, Ibrahim Bewa, mengatakan, lampu merah menyala terhadap mutu pendidikan di Aceh, karena itu para pengelola sekolah di serambi Mekah ini harus bertindak jujur dalam pelaksanaan UN.

Diharapkan semua komponen yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di provinsi Aceh, secepatnya bertindak memperbaiki mutu pendidikan di daerah ujung barat Pulau Sumatera ini, katanya, tadi malam.

Statemen wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar, tentang pendidikan Jika Pendidikan Dasar dan Menengah Rapuh: Perguruan Tinggi Hanya Akan Mendidik Sampah, menurutnya dapat menjadi cemeti bagi semua pihak, terutama pengelola pendidikan itu sendiri, pemerintah dan masyarakat.

Selama ini, katanya, Ujian Nasional (UN) terkesan direkayasa. Indikasinya kelulusan UN berbanding balik dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPTN). Ini fenomena ketidakjujuran di daerah, berakar dari pengelola sekolah, tandasnya.

Dikatakan, banyak faktor yang melatar belakangi pendidikan dasar dan menengah di provinsi Aceh ini rapuh. Secara umum, empat pilar pendidikan di Aceh belum berjalan maksimal, antaranya akses, mutu, tata kelola dan pilar khusus keacehan itu sendiri sebagai daerah bersyariat Islam.

Dari empat pilar itu, katanya, persoalan mutu pendidikan termasuk problema yang sangat serius saat ini, sehingga apa yang diutarakan Muhammad Nazar (Wagub Provinsi Aceh) itu, supaya menjadi bahan pembelajaran dan renungan (introspeksi) semua pihak.

Apa yang dikeluhkan Muhammad Nazar itu, merupakan akumulasi keluhan para pakar pendidikan di Aceh saat ini. Untuk membedah dan mencari jalan keluar dari fenomena ini, sebaiknya Pemda Aceh setiap saat perlu mengevaluasi kapabelitas, kredibelitas dan akseptabelitas decation maker pengelola pendidikan itu sendiri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, paparnya.

Rencana Kerja Strategis (Renstra) sebagai acuan kerja lima tahunan, menurutnya, termasuk dalam urutan kelemahan serius yang membuat mutu pendidikan di Aceh jeblok. Selama ini tidak transparan, tidak banyak yang tahu dan tidak banyak yang terlibat dalam penyusunan Renstra itu sendiri, katanya.

Malah, bisa jadi penyusunan Renstra itu disuruh buat pada pihak ketiga, yaitu konsultan. Lalu, setelah itu disimpan tanpa sosialisasi apalagi aplikasi, ujarnya.

Persoalan lain yang juga masih terlihat di Provinsi Aceh, tiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Aceh, mamfaatkan dana otsus (otonomi khusus) untuk sektor pendidikan, dengan alokasi anggarannya 90 persen untuk bangunan fisik, pada hal volume bangunan fisik tidak begitu signifikan lagi dibutuhkan di Aceh.

Kenapa piramida alokasi anggaran otsus itu tidak dibalik, menjadi 90 persen untuk dihidupkan pembinaan guru melalui pelatihan dan kelompok kerja guru, serta biaya musyawarah guru mata pelajaran. Dengan demikian, bukankah kalau ada materi pelajaran yang sulit dipecahkan di sekolah, dengan sendirinya dapat dipecahkan dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran tersebut, pungkasnya.
(dat07/waspada)

Sumber: waspada.co.id

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris