Murid Harus Difasilitasi

3 September 2009 Berita Pendidikan


Rombongan tim Komisi X DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Pematang Siantar, melihat langsung persoalan tukar guling SMA 4 Pematang Siantar, meminta Wali Kota RE Siahaan untuk tidak menghalangi proses belajar- mengajar di gedung yang lama.

Siahaan juga diminta segera mengembalikan seluruh perlengkapan sekolah ke gedung lama di Jalan Patimura, Pematang Siantar.

Menurut anggota Komisi X DPR, Lukman Hakiem, bagi DPR, yang terpenting adalah kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu. Kalau memang ada dua bangunan sekolah SMA 4, ya biarkan saja. Jangan paksakan anak didik untuk belajar di bangunan sekolah yang baru. Intinya, anak didik harus mendapatkan fasilitas belajar-mengajar tanpa ada gangguan dan paksaan, ujar Lukman di Medan, Rabu (2/9).

Terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dan prosedur dalam proses tukar guling SMA 4 Pematang Siantar, Lukman mengatakan, DPR menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum.

Biarkan saja, KPK atau kejaksaan yang melihat persoalan ini. Kalau Komisi X hanya melihat jangan sampai proses belajar-mengajar anak didik terganggu. Siswa yang ingin belajar di Jalan Patimura biarkan saja belajar di sana, demikian juga yang mau belajar di Jalan Gunung Sibayak (gedung baru), juga dipersilakan, katanya.

Saat meninjau lokasi gedung sekolah lama di Jalan Patimura, Lukman mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pematang Siantar harus segera mengembalikan perlengkapan sekolah yang telanjur dipindahkan ke gedung yang baru. Dia mengatakan, kondisi belajar di Jalan Patimura terganggu karena perlengkapan sekolahnya kurang.

Kondisi kurangnya perlengkapan di gedung sekolah yang lama membuat berang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumut Eddy Sofyian, Pemprov Sumut telah meminta agar seluruh perlengkapan sekolah, termasuk mebel, dikembalikan ke gedung lama, menunggu proses investigasi soal tukar guling ini selesai.

Pemprov Sumut ini, kan pemerintahan di atas Pemkot Pematang Siantar. Fungsi kami ini membina dan mengawasi pemerintahan yang ada di bawah. Kalau Pemkot Pematang Siantar enggak mematuhi rekomendasi kami, sama artinya mereka tidak menghargai fungsi Pemprov Sumut sebagai pengawas maupun pembina pemerintahan di bawahnya, ujar Eddy, yang juga termasuk salah satu tim investigasi. (BIL)

Sumber: Kompas Cetak (kompas.com)