Meski Gratis, Aturan Tetap Ketat

22 Juni 2010 Berita Pendidikan


AGAK sulit mencari lokasi SMP Gratis Ibu Pertiwi di wilayah Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Harus menelusuri kawasan perumahan. Begitu ketemu, sekolah gratis yang berlokasi di kompleks Perdatam tersebut ternyata menempati sebuah rumah tinggal, yang juga kediaman pemilik sekolah, Ade Pujiati.

Rumah satu lantai itu cukup luas. Untuk ruang kelas, teras depan disulap menjadi tempat kegiatan belajar dan mengajar. Ruang kelas buatan tersebut mampu menampung sekitar 30 anak.

Layaknya ruang kelas pada umumnya, ada whiteboard dan sejumlah bangku. Yang membedakan adalah suasana outdoor yang amat terasa. Para siswa juga tidak mengenakan sepatu. Mereka bertelanjang kaki. Sepatu diletakkan berjajar di depan teras.

Meski terkesan seadanya, suasana belajar dan mengajar tetap menyenangkan. Kedekatan guru dan murid atau murid dan murid sangat terasa seperti forum diskusi santai. Tidak heran, meski berasal dari kalangan miskin, para murid berani mengungkapkan pendapat.

Mereka juga tidak ragu mengangkat tangan ketika dimintai pendapat. Canda tawa sesekali terdengar dari ruang kelas tersebut. "Ibu saya, Siti Munawaroh, menyediakan rumahnya untuk sekolah gratis ini. Kebetulan, saya juga tinggal di sini," tutur Ade ketika ditemui pekan lalu.

Meski lokasinya terkesan seadanya, SMP Gratis Ibu Pertiwi yang menginduk pada SMPN 67 Jakarta itu memiliki program pendidikan yang tidak kalah dengan sekolah negeri. Mereka menggunakan sistem standar internasional serta kurikulum yang setara dengan sekolah negeri.

"Kami juga menerapkan program pendidikan komprehensif. Selain pendidikan akademis, kami mementingkan pembinaan mental dan pembangunan karakter. Pasalnya, anak-anak di sini berasal dari lingkungan kumuh," tutur Ade.

Soal kedisiplinan, sekolah tersebut tergolong ketat. Wanita berjilbab itu menerapkan suasana bebas asap rokok. Meski kebanyakan merupakan anak jalanan, mereka dilarang merokok. Begitu ketahuan, mereka langsung dikeluarkan.

Tidak hanya berlaku untuk sang murid, Ade juga melarang orang tua murid merokok. "Jika orang tua merokok, siswa harus berhenti atau membayar SPP Rp 1.000 setiap hari. Itu nggak boleh ngutang. Jika nggak punya uang, ya anaknya nggak boleh dateng ke sekolah dulu," tegas wanita kelahiran 6 Oktober 1966 tersebut.

Selain itu, murid langsung dikeluarkan jika ketahuan terlibat tawuran atau perkelahian fisik di kelas. Ade juga tidak menoleransi murid membawa handphone ke sekolah. Jika ada yang membawa, ponsel tersebut disita dan tidak dikembalikan. "Katanya miskin, kok bawa handphone," katanya. "Kalau mereka bawa motor, juga didenda. Mereka kan belum boleh naik motor," lanjutnya.

Ade pun tidak sembarangan menerima murid dari kalangan miskin. Sebelum murid diterima di sekolah itu, ada semacam wawancara kepada orang tua dan calon murid. Mereka diwawancarai langsung oleh Ade. Misalnya, tentang cara mendidik anak, sumber penghasilan orang tua, dan kebiasaan merokok orang tua.

Wanita asli Jakarta tersebut juga melihat motivasi calon murid. "Kalau kelihatannya anaknya males, nggak ada motivasi, nggak kami terima. Itu ketahuan dari cara bicaranya. Kami juga tes tambah kali (tes berhitung, Red). Kalau nggak bisa, nggak diterima. Yang terpenting, kami cari anak yang paling miskin dan NEM-nya (nilai Ebtanas murni, Red) rendah sehingga tidak diterima di sekolah negeri," paparnya.

Meski telah menyaring sebegitu ketat, Ade tidak memungkiri bahwa seleksi alam terjadi di sekolah binaannya. Tidak sedikit murid yang keluar karena malas dan memilih bekerja. "Banyak orang tua yang tak mendukung anaknya sekolah. Mereka lebih suka anaknya kerja bantu mereka," keluhnya. Saat ini murid binaan Ade di kelas VII dan VIII berjumlah 34 siswa, sedangkan siswa kelas IX sudah habis.

Namun, Ade tidak menyerah. Dia terus berupaya memotivasi siswa yang tersisa agar terus bersekolah hingga perguruan tinggi. Ade mengimbau murid-muridnya meneruskan pendidikan di SMK (sekolah menengah kejuruan). "Di situ, mereka dapat keahlian. Jadi, mereka bisa langsung kerja sambil melanjutkan ke perguruan tinggi," tuturnya.

Soal fasilitas sekolah, Ade boleh berbangga hati. Berkat perjuangannya untuk menuntut BOS (bantuan operasional sekolah) dan BOP (bantuan operasional pendidikan) secara mati-matian, fasilitas pendidikan di sekolah tersebut tergolong lengkap.

Ada alat tulis kantor (ATK). Para siswa mendapat, antara lain, tiga jenis buku teks, LKS (lembar kerja siswa). Juga, seragam olahraga, seragam batik, sepatu yang diberikan sekali setahun, dan alat mandi sekali sebulan. Selain itu, tersedia jaminan kesehatan dan terapi psikologis gratis bagi siswa yang butuh.

Demi semua fasilitas tersebut, Ade siap "bertarung" dengan orang dinas pendidikan yang diduga menyunat BOS dan BOP. Dia tidak takut dibenci. "Saya sudah punya musuh banyak, khususnya di dinas pendidikan dan DPRD. Tetapi, saya tidak takut. Yang penting, anak-anak semua bisa sekolah dengan fasilitas yang memadai," ujar ketua Forum TKBM (Tempat Kegiatan Belajar Mandiri) se-DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, tidak terpikir dalam benak Ade untuk mendirikan sekolah gratis bagi anak keluarga miskin. Awalnya, kepedulian sosialnya diwujudkan dengan memiliki anak asuh. Lantas, keinginan mendirikan sekolah gratis mencuat ketika biaya pendidikan yang disebut-sebut gratis tidak berlaku di SD negeri tempat anak asuhnya bersekolah.

Untuk meyakinkan diri, perempuan yang juga berprofesi sebagai guru piano itu melakukan survei di sejumlah SD dan SMP negeri di kawasan Jakarta Selatan. Hasilnya, setali tiga uang dengan sekolah anak asuhnya. Meski pemerintah sudah melarang, sekolah negeri masih menarik pungutan dari siswa.

Bermula dari kekecewaan atas biaya pendidikan itu, muncul gagasan untuk mendirikan sekolah gratis. Ade mengurusi pendirian sekolah gratis secara mandiri. Berkat kegigihannya, sekolah bernama SMP Gratis TKBM Ibu Pertiwi tersebut berdiri pada 3 September 2007.

Ade menekankan, bermunculannya sekolah gratis menjadi indikasi kuat kegagalan pemerintah dalam memajukan pendidikan. "Karena itu, saya tetap tidak percaya kalau ada yang bilang bahwa pendidikan di Indonesia sudah baik. Kenyataannya, masih banyak dana pendidikan yang dikorupsi dan masih banyak anak yang putus sekolah," tandasnya. (ken/c7/dwi)

Sumber: jpnn.com