Menteri Nuh: Timbul Komplikasi dalam Pendidikan Kita

6 April 2010 Berita Pendidikan


Pencabutan Undang-Undang No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) membuat berat pekerjaan Kementerian Pendidikan Nasional. Perguruan tinggi yang telah mempersiapkan diri sebagai sebuah badan hukum sekarang malah menjadi tidak jelas statusnya.

"Sekarang timbul komplikasi," kata Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Senin (5/4) malam. Menurut dia, dengan dicabutnya UU BHP, banyak perguruan tinggi yang telah siap secara sistem dan finansial akhirnya kebingungan. Status mereka menjadi tidak jelas sebelum ada aturan yang jelas untuk mengatur format perguruan tinggi.

Hari ini, Mentari Nuh mengumpulkan para rektor untuk mendapatkan masukan mengenai sistem pendidikan nasional yang diinginkan oleh kalangan universitas. Sedang dalam sidang kabinet sore ini, Presiden memberi waktu satu bulan bagi Nuh dan jajarannya untuk menyiapkan aturan sistem pendidikan nasional yang baru.

Senin pekan depan adalah waktu yang disediakan untuk Nuh untuk mempresentasikan konsep baru pendidikan nasional tersebut. "Kami akan presentasi dalam sidang kabinet terbatas," kata Nuh.

Nuh menyatakan akan mengambil sebagian konsep yang ada dalam UU BHP. Menurut dia, pembatalan UU BHP bukan berarti semua materi dalam UU tersebut adalah salah. "Tidak semua (isi UU BHP) bertentangan dengan UUD," kata dia.

Sebagai langkah awalnya adalah menyusun Peraturan Menteri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 pasal 15 yang menugaskan Mendiknas membuat tata kelola pendidikan. "PP 17 cantolannya pada UU Sisdiknas," kata dia.

ANTON WILLIAM

Sumber: Tempointeraktif.Com