Menkominfo: Siswa Jangan Jadi Pecundang

28 Januari 2010 Berita Pendidikan


Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring menegaskan, program Ujian Nasional (UN) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Karena itu, ia minta kepada seluruh siswa tidak bersikap manja dalam menghadapi UN tersebut. Menurut Tifatul, seharusnya siwa mempunyai mental petarung kompetitor agar bisa bersaing dengan dunia internasional.

"Dalam hidup ini, kita harus jadi petarung. Jangan manja, apa dan sebagainya. Jangan mau seperti itu. Kita harus jadi petarung. Jangan mau jadi pecundang. Jadi, kita harus siap siap bertarung dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Jangan maunya makan enak, tidur nyenyak, tanpa mau berjuang. Berjuang dulu," tegas Tifatul Sembiring usai menghadiri diskusi publik "Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan" di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

Tifatul menolak jika UN disebut sebagai faktor utama banyaknya siwa yang tidak lulus sekolah, karena justru data menunjukan banyak siswa yang lulus. Ia juga tak sependapat jika UN merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya program 100 Hari Pemeintahan SBY-Boediono.

Hal yang aneh bagi mantan Presiden PKS ini, jika UN dianggap sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). "Ko melanggar HAM. Berarti Singapura melanggar HAM. Adukan saja ke Mahkamah HAM internasional, itu Malaysia dan Thailand juga," cetusnya.

Ia mengakui salah satu faktor banyaknya siswa yang gagal UN karena tidak meratanya kualitas pendidikan di masing-masing daerah. Dan dalam rangka itulah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi memberikan kontribusinya dalam hal pemerataan informasi ke daerah-daerah. Lagi pula ada beberpa alternatif bagi siswa yang gagal UN, yakni dengan adanya ujian susulan dan ujian Paket C.

"Jadi, upaya peningkatan mutu pendidikan dengan dana 20 pertsen APBN itu ada," katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya data menunjukan dengan diadakannya UN dalam 3 tahun terakhir menunjukan nilai rata-rata siswa meningkat dan tawuran juga sudah jarang terjadi.

Sementara Kepala Badan Litbang Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Mansyur Ramly menyatakan peningkatan mutu pendidikan tidak serta merta dibebankan kepada pemerintah. Mestinya, seluruh elemen dan stakeholder yang ada bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan pendidikan nasional.

Mansyur melihat ada persepsi yang salah dari masyarakat, karena selama ini orientasi sekolah hanya terfokus hanya untuk meraih sebuah ijazah. Padahal, semestinya masyarakat bisa mempunyai sekolah sebagai peningkatan mutu pendidikan, salah satunya dengan diadakannya UN.

"Jadi tidak ada artinya jika ada anak yang lulus karena untuk ijazah, tanpa ada kompetisi. Kalau niatnya cuma ijazah, makanya kualitasnya rendah," ujar Mansyur.

Ia juga memberikan kritikan kepada jajaran guru. Menurutnya, adalah guru yang salah jika pendidikan tidak mengacu sebagai pembentukan karakter dan watak siswa. Apalagi, jika dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sang guru hanya berorientasi mendapatkan uang. "Begitu juga guru. Selama ini niatnya bukan untuk membentuk karakter dan wataknya siswa. Tapi, karena ada hal lain, karena amplop (uang/red). Kalau begitu, bagaimana mutu pendidikan bisa didapat," tandasnya.

Adalah persepsi yang salah, lanjut Mansyur, jika gagalnya UN karena pemerintah belum memberikan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. "Karena sudah banyak dana yang digelontorkan untuk peningkatan sarana dan prasara. Tapi itu kan tidak semuannya dalam sekejap. Itu dilakukan secara bertahap.

Penulis: COZ/Editor: Edj

Sumber: Persda Network (kompas.com)