Berita Pendidikan
4 Desember 2009

Mengenai Keterlambatan Pembayaran Tunjangan Profesi, Disdik Harus Bertanggung Jawab

SOEKARNO-HATTA, (GM) - Dinas pendidikan, baik provinsi maupun kota/kabupaten harus bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran tunjangan profesi/sertifikasi guru di daerahnya masing-masing. Sebab sesuai Perpres No. 41/2008 tentang tunjangan profesi guru, dosen, dan tunjangan kehormatan guru besar, pembayarannya harus diberikan setiap bulan.

Hal itu dikatakan Direktur Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas, Achmad Dasuki dalam seminar nasional "Memaknai Kembali Sertifikasi Tenaga Pendidik", di Aula Universitas Islam Nusantara (Uninus), Jln. Soekarno-Hatta, baru-baru ini. Pihaknya mengaku mendapat keluhan dari sejumlah guru di daerah, karena pembayaran tunjangan profesi selalu terlambat dibayarkan oleh disdik. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan pada Januari 2010, pembayaran tunjangan profesi akan serta merta melekat pada gaji pokok guru.

"Jika disdik memahami perpres itu, saya yakin tidak ada keterlambatan. Tidak ada lagi yang namanya rapel. Ya harus setiap bulan diberikan. Jika tidak lancar, berarti masalahnya di disdik, baik provinsi/kota/kab," tuturnya.

Apalagi pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembayaran tunjangan profesi akan diberikan langsung bersama gaji mulai Januari 2010. Guna kelancarannya, dana yang semula ada di pos dekonsentrasi, telah dialihkan pada dana alokasi umum (DAU).

"Sehingga pengalokasian dana tambahan bagi para guru akan lebih mudah dan cepat diterima. Jika pada Januari 2010 nanti guru yang telah bersertifikasi tidak juga mendapat tunjangan profesi, segera laporkan," urainya.

Saat ini, lanjutnya, sampai 2009 tercatat sebanyak 431.021 orang guru telah mendapat sertifikasi dengan sistem portofolio. Guna menjaga kualitas dengan telah diberikannya tunjangan profesi, pihaknya telah memprogramkan evaluasi kinerja guru setiap 5 tahun sekali dan akan dimulai pada 2011.

"Jika hasil evaluasi kinerja guru tidak membaik, baik secara kuantitas maupun kualitas, akan direkomendasikan untuk dihentikan tunjangan profesinya itu. Namun penghentian tunjangan ini bukan berarti mencabut profesionalitas guru," urainya. (B.107/iin.job)Sumber: klik-galamedia.com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Karir Iklan Baris