Mengapa Soal UN SD Dibuat oleh Daerah?

7 Mei 2012 Berita Pendidikan


JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) telah mengatur pembuatan soal Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Dasar (SD). Sebagaimana aturannya, pemerintah pusat hanya menyumbangkan 25 persen dari jumlah soal yang ada. Sisanya, sebanyak 75 persen soal ujian dibuat oleh pemerintah di masing-masing daerah.

Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria menjelaskan, diberikannya keleluasaan lebih kepada daerah untuk membuat soal UN SD merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat melibatkan daerah dalam rangka program wajib belajar sembilan tahun. "Alasan pertamanya adalah dalam rangka wajib belajar sembilan tahun," kata Ramli kepada Kompas.com, Senin (7/5/2012), di Jakarta.

Selanjutnya, kata Ramli, 25 persen soal yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan soal inti. Jatah 75 persen yang dimiliki oleh daerah dapat dikembangkan dengan mengacu pada soal inti dan karakteristik masing-masing daerah. "Kami buat soal inti sebanyak 25 persen. Itu sebagai anchor, kesempatan diberikan kepada daerah untuk mengembangkan agar sesuai dengan kisi-kisi, dan karakteristik daerahnya," ujar Ramli.

Seperti diberitakan, mulai hari ini sampai Rabu (9/5/2012) mendatang sekitar empat juta siswa akan mengikuti UN SD. Selama tiga hari, para siswa akan menyelesaikan tiga mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Tidak hanya keleluasaan membuat soal, pemerintah daerah juga leluasa menentukan standar kelulusan UN SD. Sama halnya seperti pengumuman hasil UN yang sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing sekolah dan pemerintah daerah.

Sumber: kompas.com