Berita Pendidikan
4 Maret 2010

Mendiknas Wajibkan Pakta Integritas

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh akan mewajibkan seluruh pemangku kepentingan untuk menandatangani pakta integritas Ujian Nasional (UN).

Menurut Mendiknas, pakta tersebut rencananya dideklarasikan dalam penutupan rembuk nasional di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) di Sawangan, Depok, hari ini. Nuh mengatakan, pakta ini sebagai bentuk semangat bersama untuk merealisasi UN dengan penuh prestasi dan kejujuran.

Sebagai simbol, pakta ini akan ditandatangani dinas pendidikan dan perwakilan dari perguruan tinggi, ungkap Nuh seusai memberikan sambutan pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan di Depok kemarin. Mendiknas menyatakan,bagaimanapun UN harus diselenggarakan dengan penuh kejujuran.

Sebab, jika tidak, konsekuensi yang harus ditanggung adalah pemidanaan. Menurut Mendiknas, UN merupakan salah satu bagian dari agenda nasional. Bahkan, materi UN sudah dijamin kerahasiaannya dengan memasukannya ke dalam dokumen negara. Karena itu, jika sampai bocor, pelaku bisa diancam pidana. Tidak akan ragu untuk memidanakan oknum tersebut, tegasnya.

Ketidakjujuran, ujar Nuh, merupakan masalah serius. Apalagi, UN masih diragukan kredibilitasnya oleh para rektor sebagai salah satu persyaratan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Terkait persiapan UN,Mendiknas menyatakan semuanya sudah sesuai dengan jadwal yang disusun. Termasuk alokasi anggaran.

Nuh menjelaskan, tanda bintang dalam anggaran UN sudah dicabut sehingga alokasi dana siap dicairkan. Kebutuhan yang paling dekat adalah penggandaan materi. Sekarang, posisinya masih tender yang belum memerlukan biaya.Diperkirakan penggandaan selesai 10 hari sebelum pelaksanaan UN, jelas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini. Koordinator Tim Pemantau Independen (TPI) dan Pengawas Nasional Haris Supratno mengatakan, daerah yang masuk dalam kategori bersih kecurangan UN hanya mencapai 17.

Daerah ini dinamakan kelompok putih. Adapun daerah dengan persentase kecurangan UN antara 2190 mencapai 42. Sementara daerah yang paling tinggi terjadi kecurangan UN atau disebut kelompok hitam mencapai 39,99. Persentase kecurangan UN di daerah ini mencapai 90100.Provinsi yang masuk dalam kelompok putih adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sementara sebagian besar wilayah di Jawa Timur dan DKI Jakarta masuk dalam kelompok hitam,tegas Haris. Menurut dia, pelanggaran UN memang sudah dilakukan sejak dulu.Terbongkarnya berbagai macam pelanggaran terjadi saat rektor dilibatkan dalam pengawasan UN setahun yang lalu. Meski pelanggaran sudah menjadi tradisi, ujarnya, sayangnya tidak ada sanksi pidana yang diberikan.

Paling hanya pemberhentian kepada guru yang bersalah atau sanksi moral saja,tegas Haris. Dengan pakta integritas UN ini, Haris mengharapkan tidak akan ada lagi kelompok hitam tersebut. Kita mengimbau agar UN dilaksanakan dengan jujur dan kredibel, paparnya. Sejauh ini, daerah yang telah menandatangani pakta integritas UN adalah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Gresik.

Haris juga meminta UN tetap dilakukan secara jujur dan kredibel. Hal ini bertujuan agar UN dapat diintegrasikan sebagai salah satu syarat masuk PTN.Dari SD ke SMP dan ke SMA bisa diintegrasikan, tetapi kenapa dengan perguruan tinggi yang sudah dianggap sebagai saudara tua tidak bisa? Seharusnya mereka bisa menerima, paparnya.

Di tempat terpisah, guru besar psikologi Universitas Indonesia (UI) Sarlito Wirawan Sarwono menilai, penolakan terhadap pelaksanaan UN merupakan sikap yang tidak sportif dan cenderung pragmatis. Penolakan tersebut,menurut dia, membuktikan ketidaksiapan dan rendahnya kualitas guru.

Di mana-mana yang namanya sekolah pasti ada ujian.Penolakan itu membuktikan guru-gurunya yang tidak siap dan tidak berkualitas, tegas Sarlito di Kampus Fakultas Psikologi UI, Depok, kemarin. Sarlito mengungkapkan, rendahnya kualitas guru di Indonesia terbukti dengan semakin banyaknya guru yang mencari gelar magister (S-2) palsu.

Hal itu membuktikan sikap para guru yang tidak ingin meningkatkan kualitasnya dengan belajar, tetapi hanya mengejar gelar demi kepangkatan saja.Apalagi, ujarnya, akhir-akhir ini juga muncul fenomena plagiarisme. Dosen-dosen menjiplak tesis,guru-guru mencari gelar S-2 palsu. Ini mencerminkan sikap pragmatisme demi mengejar pangkat, bukan untuk meningkatkan kualitas dengan terus belajar, tegas nya. (neneng zubaidah/ a fajrihidayat)Sumber: Seputar-Indonesia.Com

Berita Pendidikan Lainnya...

Direktori Sekolah Info Beasiswa Solusi Pendidikan Promo Tahukah Kamu? Hiburan Tutorial Lowongan Iklan Baris