Mendiknas: Kami Belum Mendapatkan Salinan Putusan MA

13 Januari 2010 Berita Pendidikan


MEDAN, KOMPAS.com- Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan pelarangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

"Sampai sekarang kami belum mendapatkan (salinan) putusan MA," kata Mohammad Nuh seusai pertemuan dengan Rektor, Direktur, dan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) jajaran Kopertis Wilayah I Aceh-Sumut di Medan, Selasa (12/1/2010).

Mendiknas mengatakan, pihaknya masih memegang putusan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam melaksanakan UN. Dalam dua putusan itu, tidak ada satu pun putusan yang melarang atau menolak kegiatan untuk mengetahui kemampuan akhir siswa tersebut.

"Jadi, siapa yang akan menolak (UN)," kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut.

Nuh menambahkan, dengan berbagai pertimbangan itu, pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan UN. Apalagi, jika hal itu dikaitkan dengan rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI yang memunculkan kesepakatan untuk tetap melaksanakan UN.

"Kesepakatan dengan Komisi X, UN tetap jalan," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan di Sumut, Mendiknas mengatakan UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Selain UN, siswa harus memenuhi kriteria persyaratan akhlak seperti budi pekerti dan tata krama yang baik.

"Artinya, kalau ada siswa yang lulus UN tapi memiliki tabiat buruk yang di luar batas kewajaran, siswa tersebut tetap tidak akan lulus," katanya.

Menurut catatan, MA melarang UN yang digelar Depdiknas dalam putusan dengan nomor register 2596 K/PDT/2008.

sumber: kompas.com