Mendikbud: Kuatkan Tripusat Pendidikan untuk Cegah Terorisme

18 Mei 2018 Berita Pendidikan


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan keprihatinan dan menyesalkan jatuhnya korban anak-anak akibat aksi terorisme di Surabaya. Tragedi kemanusiaan tersebut, menjadi pelajaran penting bagi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Terutama kepala sekolah untuk mewaspadai agar jangan sampai ada korban dari anak-anak yang masih punya masa depan. Kejadian ini akibat dari doktrin yang menyesatkan, terutama pengaruh dari gerakan radikal dan teror.

Muhadjir juga mengimbau agar sekolah dan orang tua dapat menguatkan hubungan satu sama lain, sebagai bagian dari tripusat pendidikan dan penguatan pendidikan karakter (PPK). Makanya kami ingin sekolah punya data lengkap hubungan antara siswa dengan orang tua, dan hubungan orang tua dengan sekolah. Ia berharap dapat terjadi hubungan yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan jika ada perilaku menyimpang, baik oleh siswa ataupun orang tua, bisa segera diketahui.

Muhadjir menyatakan mengutuk peristiwa peledakan bom di Surabaya yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Apapun alasannya, apapun keyakinannya, mengorbankan anak adalah suatu yang sangat dilarang di dalam ajaran apapun agamanya. Dan saya termasuk mengutuk apa yang telah terjadi itu, dan jangan diteruskan modus-modus yang sangat mengerikan ini.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan, Mendikbud juga menjenguk EH, siswa yang menjadi salah satu korban peledakan bom. Terkait kegiatan belajar mengajar di kota Surabaya, Mendikbud mengusulkan agar pemerintah kota Surabaya dapat memperpanjang waktu belajar di rumah bagi siswa mengingat kondisi yang berkembang.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah mengeluarkan pengumuman bahwa kegiatan belajar mengajar pada Senin, 14 Mei 2018, dilaksanakan di rumah bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP. Kemudian Dinas Pendidikan Kota Surabaya kembali mengeluarkan pengumuman bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di rumah tersebut diperpanjang hingga Senin, 21 Mei 2018. Pemerintah Kota Surabaya hanya mengeluarkan kebijakan tersebut untuk jenjang PAUD hingga SMP, dan tidak untuk jenjang SMA/SMK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah berada di bawah Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kota/Kabupaten

Oleh: Josua M
(Dikutip dari kemdikbud.go.id)