Menaker: Perguruan Tinggi Harus Sesuai KKNI

7 Juni 2016 Berita Pendidikan


Terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perguruan tinggi perlu melakukan disain formulasi program pendidikan yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Itulah yang diharapkan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri demi mendapat lulusan yang siap kerja.

Menurut Hanif, KKNI menjadi rujukan penataan tenaga kerja di berbagai sektor dengan menetapkan jenjang kualifikasi yang jelas dan kesetaraannya dengan kualifikasi negara-negara lain di dunia.

"Program pendidikan seharusnya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan kerja (employability skill) juga membangun karakter (character building)," tuturnya.

Walau pemerintah belum mewajibkan seluruh dunia industri dan usaha menerapkan sertifikasi, namun pemerintah sedang meroses sertifikasi menjadi kewajiban di seluruh sektor dan seluruh industri Indonesia.

Hanif mengatakan pergerakan tenaga kerja antara negera akan semakin mengalir terkait MEA. Akibatnya tuntutan mutu tenaga kerja dan kesetaraan kualifikasi dengan tenaga kerja asing menjadi salah satu tantangan pemerintah.

"Karena itu KKNI digunakan sebagai rujukan netral dalam proses penyetaraan terhadap capaian kompetensi untuk mendapatkan pengakuan," kata Menteri Hanif.

Oleh: Feliciany H T
(Dikutip dari berbagai sumber)