Masyarakat Diminta Melapor ke Ombudsman Tentang Penyimpangan PPDB

28 Juni 2014 Berita Pendidikan


Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai masih rawan terhadap terjadinya penyimpangan - penyimpangan. Banyak masyarakat yang curiga karena dari kuota ini beberapa oknum sering memainkannya untuk dijadikan ladang bisnis tahunan. Dengan adanya Ombudsman yang bertugas untuk mengawasi pelayanan dari para pejabat dan petugas layanan publik sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan suatu penyimpangan yang dialaminya.

Berdasarkan catatan ombudsman jumlah penyimpangan dalam proses PPDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu, ombudsman 'hanya' menerima 50 aduan masyarakat. Sedangkan pada tahun ini pengaduan PPDB meningkat menjadi 388 laporan. Budi Santoso, Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan mengungkapkan bahwa pengaduan itu terbagi menjadi tiga substansi laporan dengan rincian, untuk laporan permintaan uang, barang dan jasa sebanyak 183 aduan, penyimpangan prosedur sebanyak 78 aduan dan tidak memberikan layanan sebanyak 43 aduan.

Sementara itu di Kabupaten Bekasi, Ombudsman Republik Indonesia (RI) juga terus menghimbau kepada seluruh masyarakat, agar melaporkan apabila ada oknum yang melakukan penyimpangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Baik penyimpangan siswa titipan maupun pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Seperti yang dikatakan oleh Koordinator Tim I Ombudsman RI Bidang Pendidikan, Rully Amirulloh "Bagi masyarakat atau siapa saja yang mengetahui ada penyimpangan, laporkan saja pada kami, nanti akan kami tindaklanjuti".

Keberadaan Ombudsman ada di 32 kantor perwakilan dan satu kantor pusat Jakarta. Pengaduan melalui situs resmi Ombudsman RI bisa dilakukan dengan cara mengakses www.ombudsman.go.id atau melalui pesan singkat di 08119899031,

Oleh: Indra K
(Dikutip dari jpnn.com)