Lulusan Pesantren Akan Diberi Ijazah

18 Februari 2011 Berita Pendidikan


JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional berniat untuk melakukan penyetaraan dan memberikan ijazah bagi lulusan pondok pesantren. Hal itu dimaksudkan agar lulusan pesantren dapat diterima di dunia kerja formal.

Prinsipnya, kami tak ingin ada diskriminasi. Baik dari segi pelaksana yaitu negeri atau swasta maupun dari jenis pendidikan, yaitu pendidikan umum atau keagamaan, kata Mendiknas Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis (17/2).

Menurutnya, dalam pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah diniyah, salafi, dan sebagainya, sampai saat ini belum ada standarisasi. Padahal, pendidikan umum dan pendidikan keagamaan diatur dalam rumah yang sama, yaitu UU Sistem Pendidikan Nasional.

Dari sisi pelaksana, ada yang dilakukan pemerintah dan kemudian menjadi negeri dan yang dilaksanakan masyarakat menjadi swasta. Karena masuk dalam rumah yang sama, maka seharusnya tidak boleh ada diskriminasi.

Oleh karena itu, Kemdiknas akan membuat lembaga bernama Wadal, yang berarti adil. Lembaga itu bertugas untuk melakukan penyetaraan. Seseorang yang menempuh pendidikan keagamaan selama sekian tahun, akan setara dengan tingkat tertentu di pendidikan umum, ujarnya.

Dia mencontohkan, seorang santri yang telah sekian tahun menempuh pendidikan di pondok pesantren namun tidak memiliki ijazah formal, akan kesulitan bila ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau pekerjaan formal lainnya. Untuk itu, Kemdiknas akan memberikan penyetaraan agar santri bersangkutan memiliki civil effect.

Masa sudah belajar bertahun-tahun tidak memiliki ijazah? Orang bersangkutan seakan-akan berada di luar sistem yang ada. Untuk itulah, Kemdiknas menyiapkan institusi penyetaraan bagi mereka, katanya.

Penyetaraan

Dia mengatakan, untuk melakukan standarisasi kepada lulusan pendidikan keagamaan, maka penyelenggara pendidikan keagamaan akan distandarisasi terlebih dahulu. Mendiknas mengibaratkan penyetaraan seperti menukar uang asing.

Penyetaraan seperti tempat penukaran uang asing. Kalau uang yang akan ditukar tidak ada nilainya, kan tidak bisa dikonversikan. Kasihan bila peserta pendidikan keagamaan tidak bisa dinilai, tandasnya.

Untuk itu, Kemdiknas akan membahas permasalahan tersebut dengan Kementerian Agama untuk membuat Wadal. Hal itu dimaksudkan agar lembaga penyetaraan bisa segera diwujudkan.

Insya Allah tahun ini lembaga itu sudah terbentuk. Kalau lembaga itu tidak segera diwujudkan, kasihan mereka yang
membutuhkan ijazah, imbuhnya.

Sumber: suaramerdeka.com